Sleman (pilar.id) – Sebuah toko ritel modern yang ada di Tamanmartani, Kabupaten Sleman ditutup secara paksa dan disegel. Penyegelan toko ritel modern ini dilakukan pada JUmat (17/6/2022), karena tempatnya dinilai terlalu dekat dengan pasar tradisional.
Penempatan lokasi toko ritel tersebut, telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Operasi ini , dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman bersama dengan tim gabungan.
Tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman menutup tempat usaha yang sudah melanggar perda tersebut.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan penutupan dilakukan karena tempat usaha tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 terkait dengan pendirian toko minimarket yang jaraknya paling dekat 1.000 meter dari pasar tradisional.
“Jadi kalau kita berjalan (dari toko tersebut) ini mungkin sekitar 30 meter akan menemui pasar tradisional sehingga inilah yang kita tertibkan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa Satpol PP Sleman telah memberikan surat peringatan tujuh hari sebelumnya. Namun, tetap tidak ada tindak lanjut dari toko bersangkutan.
“Bahkan sebelum diberikan surat peringatan sudah dilakukan pembinaan kepada tempat usaha tersebut,” katanya.
Shavitri mengimbau masyarakat yang ingin mendirikan tempat usaha untuk mengikuti aturan yang sudah ada karena perda dibuat memiliki tujuan agar usaha dapat berkembang secara legal dan mendapat perlindungan hukum.
“Jadi harapan kami, silakan tidak usah ragu membangun usaha di Kabupaten Sleman, tetapi tetap mengikuti peraturan yang ada,” katanya.
Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Sleman Kurnia Astuti mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan akhir dari proses pembinaan dan penertiban yang dilakukan dalam rangka penataan toko swalayan/minimarket.
Ia menyebutkan bahwa total masih ada 33 tempat usaha yang masih perlu dilakukan penindakan.
“Ini baru satu, nanti ada beberapa toko yang akan kami tindak karena melanggar perda,” katanya.
Ia berharap kedepannya agar dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua masyarakat. (fat)
