Pontianak (pilar.id) – Saat ini total Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalbar telah mencapai Rp.4,1 Triliun dari target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.5 Triliun.
“Untuk target KUR yang diberikan dari pemerintah pusat, Provinsi Kalbar sudah capai Rp4,1 Triliun dari Rp5 Triliun dan semua dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM Se-Kalbar dan mudah-mudahan bisa menembus target sesuai yang diharapkan,” ungkap Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat mengikuti acara Penyerahan KUR Klaster dan Pembiayaan LPDB-KUMKM yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM RI secara virtual bertempat di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar Jalan A.Yani, Senin (19/12/2022).
Diakuinya jika Pemprov Kalbar sangat mendukung agar KUR dapat menjadi manfaat terutama terhadap UMKM yang ada di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.
“Kami Pemprov Kalbar juga mendukung KUR Klaster ini guna membantu UMKM yang ada,” cetusnya.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menegaskan masyarakat harus bersiap serta waspada menghadapi perekonomian secara global tidak ada kepastian.
Mengingat tahun depan 2023 dan meski tidak menakuti hanya mengingatkan tahun depan akan dihantui ketidakpastian ekonomi dunia.
“Saya tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan bahwa tantangan ekonomi yang kita hadapi ke depan itu tidak semakin mudah. Tahun depan ini tinggal dua minggu, dunia, masih dihantui oleh pandemi COVID-19, masih dihantui oleh ketidakpastian ekonomi global, situasi geopolitik yang juga tidak menentu. Ini bisa memicu krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan, dan akhirnya pada resesi global,” tegas Presiden Joko Widodo.
Meskipun demikian, orang nomor satu di Republik Indonesia ini merasa bersyukur di kuartal III, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,72 persen. Tak hanya itu Inflasi masih dikendalikan di 5,4 persen oleh sebab itu, peluang-peluang seperti ini meskipun dunia dalam kondisi sulit, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dan yang paling penting, pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, sektor riil utamanya UMKM juga masih bergerak dengan cepat.
“Saya senang lihat warung-warung makan sudah buka, restoran-restoran buka, yang ngantri ramai, yang PKL-PKL di jalan juga ramai, senang. Artinya daya beli masyarakat itu ada dan sekali lagi, ekonomi tetap tumbuh positif. Salah satu caranya adalah terus memperkuat usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara kita,” tuturnya.
Terhadap (KUR) total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini, dan harus di klasterkan untuk memudahkan penyaluran KUR di tengah masyarakat.
“Dan saya juga senang sekarang ada model KUR Klaster. Ini benar, memang harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren yang sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura sayurnya dibeli, kemudian dijualnya lewat usaha-usaha yang memiliki jaringan yang banyak, sehingga jelas, off taker-nya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas,” terangnya
Ada juga tadi kopi di Toraja yang dapat berapa miliar tadi? Rp50 miliar. Ini juga klaster kopi, tadi ada klaster hortikultura, yang kalau sudah ngumpul itu enak, yang meminjamkan juga tidak mengurusi satu per satu. Kemudian di klaster itu dibagi-bagi, kalau sudah berpikiran seperti itu, nanti kopi tidak hanya dijual mentahan atau bahan mentah, tetapi bisa sudah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi atau sudah sekarang ini sudah banyak sekali yang saya lihat di daerah-daerah packaging-nya sudah bagus, kemasannya sudah bagus, jualnya akan lebih gampang,” tambahnya lagi.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi berharap agar model-model KUR Klaster ini diperbanyak, masuk ke peternak, ke nelayan, dan usaha lainnya.
“Saya meminta kepada bank bahwa apa angka yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, 30 persen untuk yang UKM, itu betul-betul bisa terus ditingkatkan,” pungkasnya. (din)
