Jakarta (pilar.id) – Pemerintah terus berkomitmen membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting. Ditargetkan prevalensi stunting dapat ditekan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Untuk mencapai target besar tersebut, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta para pemangku kepentingan melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
“Lima pilar dalam Stranas Stunting yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021 harus benar-benar kita laksanakan,” tegas Ma’ruf Amin secara virtual dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Lebih jauh Ma’ruf menerangkan, Stranas Stunting sendiri telah dijabarkan ke dalam sebuah rencana aksi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, rencana aksi ini harus dijadikan acuan bersama.
“Saya minta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah,” ucapnya.
Dalam hal ini, dia menambahkan, peran pemerintah daerah dan desa menjadi ujung tombak dari penanganan stunting.
“Terlebih untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan akar rumput,” kata dia.
Terakhir, kata Ma’ruf, kolaborasi semua elemen bangsa tetap menjadi kunci dari upaya penanganan stunting demi mewujudkan Indonesia sehat.
“Namun, ikhtiar dalam akselerasi penurunan stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peranannya masing-masing. Sebab, pada dasarnya penurunan stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” ujarnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan pentingnya data yang valid dan real-time bagi intervensi dalam penurunan kasus stunting.
“Ada langkah namanya konvergensi. Setelah ada komitmen yang bagus antar-kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, maka konvergen ini penting karena konvergen ini kan mengerucut, harus mengerucut. Nah, mengerucutnya ini harus menuju satu titik. Satu titik ini adalah data,” jelas Hasto. (her/fat)
