Jakarta (Pilar.id) – Pemerintah bersama DPR RI berencana untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rancangan Undang-undang (RUU) Narkotika pun kini sedang dalam masa pembahasan oleh DPR RI.
Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI di Kompeks Parlemen Senayan, Senin (23/5/2022) pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S Hiariej menyampaikan enam poin penting usulan terkait materi perubahan RUU Narkotika.
“Materi perubahan dan RUU usulan pemerintah ada enam,” katanya Edward.
Dia menjelaskan usulan itu terkait zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat, tata cara pengujian dan pengambilan sampel serta penetapan status barang sitaan dan penyempurnaan ketentuan pidana.
Latar belakang dilakukannya perubahan kedua UU Narkotika, katanya, untuk meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN), dan prekursor narkotika.
Selain itu, papar dia, P4GN prekursor narkotika masih tinggi dan belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik. Kemudian, upaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu tindakan rehabilitasi dibanding pemidanaan penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna narkotika, dan prekursor narkotika.
Ia mengatakan hingga kini belum ada pengaturan terhadap zat psikoatif baru yang marak beredar di masyarakat yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama bahayanya dengan narkotika.
“Kami sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari DPR sebanyak 360 DIM,” kata Edward.
Dia menjelaskan sebanyak 66 DIM bersifat tetap, 13 DIM bersifat redaksional, 10 DIM meminta penjelasan, 178 DIM bersifat substansi, dan 93 DIM bersifat substansi baru.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama pemerintah pada Selasa (18/5) menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Agar pembahasan revisi UU Narkotika lebih fokus dan komprehensif, apakah setuju dibentuk panja (panitia kerja),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.
Seluruh anggota Komisi III DPR RI menyatakan setuju dibentuk Panja RUU Narkotika dengan Ketua Panja Pangeran Khairul Saleh. (fat)
