Purwakarta (pilar.id) – Ratusan ulama dari Jawa Barat menyatakan optimisme terkait implementasi Undang-Undang Pesantren di Indonesia di bawah kepemimpinan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo. Dialog ini berlangsung di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta pada Jumat (17/11/2023).
Meskipun Undang-Undang Pesantren telah disahkan, implementasinya belum merata, dan hal ini menjadi perhatian para ulama. Ganjar Pranowo, dalam dialog tersebut, menegaskan bahwa Undang-Undang Pesantren telah menjadi bagian hukum negara, dan pemerintah di semua tingkatan harus melaksanakannya.
“Saya tadi ditanya komitmennya seperti apa. Saya jawab tegas, undang-undangnya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Tugas pemerintah mulai bupati/wali kota hingga gubernur wajib melaksanakan karena telah disumpah,” ungkap Ganjar.
Namun, Ganjar juga menyadari bahwa masih banyak daerah yang belum melaksanakan UU Pesantren dan membuat peraturan turunannya. Ia menekankan perlunya dorongan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan UU Pesantren dan membuat peraturan daerah yang memberikan kepastian kepada ulama, santri, dan insan pesantren.
“Sudah jelas kok, kalau sudah disahkan dan menjadi undang-undang, maka wajib bagi pemerintah untuk melaksanakan. Sederhana saja sebenarnya, tinggal komitmen kita untuk melaksanakan perintah undang-undang,” tambahnya.
Selain membahas UU Pesantren, Ganjar juga berdiskusi dengan para ulama tentang pengembangan keagamaan. Ganjar menjelaskan bagaimana dia selalu melibatkan ulama dalam setiap keputusan politiknya, termasuk kebijakan di bidang keagamaan dan pondok pesantren.
Ganjar menceritakan bagaimana ia selalu menggandeng ulama dalam setiap keputusan politiknya. Banyak kebijakan baik yang diputuskan atas masukan dari ulama. Misalnya kegiatan Jateng Bersholawat, mengumpulkan zakat ASN bersama Baznas, memberikan insentif guru keagamaan non formal, serta memberikan bantuan dan membantu pembangunan pondok pesantren.
“Maka dalam kesempatan ini saya berharap ada masukan yang disampaikan ke kami untuk pengembangan sektor keagamaan ke depan yang lebih baik. Saya akan sangat senang mendapat kritik, saran dan masukan. Saya bersama pak Mahfud akan berusaha mewujudkan hukum berjalan baik, pemerintahan yang baik dan tidak korupsi,” pungkasnya.
Para ulama menyambut positif pernyataan Ganjar, dan mereka optimis bahwa Ganjar mampu membuat perubahan positif di Indonesia, khususnya dalam sektor keagamaan.
“Kami yakin pak Ganjar bisa membangun umat lebih berkualitas ke depan. Tidak hanya ilmu dan iman, namun juga keterampilan. Kami juga optimis UU Pesantren akan berjalan di tangan pak Ganjar,” ucap Pimpinan Ponpes Al Muhajirin, Kiai Abun Bunyamin.
Kiai Muin Abdurrahim, pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al Azhar Jabar, menambahkan bahwa Ganjar telah membuktikan kemampuannya dalam membangun masyarakat dan memajukan agama selama memimpin Jawa Tengah.
“Kami melihat beliau telah melakukan hal baik di Jateng dan kami berharap itu bisa di bawa ke nasional jika kelak beliau mendapat amanat di tingkat nasional,” ucapnya.
Kiai Muin juga menyoroti dukungan dari Prof Mahfud yang akan mendampingi Ganjar. Menurutnya, Mahfud, yang juga berasal dari kalangan pesantren, akan membantu Ganjar dalam menyukseskan program keagamaan, termasuk UU Pesantren.
“Tentu ini akan membantu Pak Ganjar dalam menyukseskan program keagamaan, termasuk UU Pesantren. Kami optimis Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa melaksanakan UU Pesantren dengan baik dan semua kepala daerah akan membuat perda tentang UU Pesantren ini,” pungkasnya. (rio/ted)
