Bandung (www.pilar.id) – Adanya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antar seluruh stakeholder, maka berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Meskipun jika terjadi gejolak atau permasalahan, maka bisa segera diredam dan diselesaikan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menjadi pembicara dalam pembekalan Komandan Kodim TNI AD Tahun 2021 bertema, ‘Membangun sinergitas Pemerintah Daerah di jajaran Provinsi Jatim dengan instansi vertikal dalam mengatasi permasalahan di Jatim’ di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter) Pusterad TNI AD, Bandung Barat, Jumat, (26/11/2021).
Khofifah menuturkan, prinsip strongpartnership antar stakeholder dinilai sangat penting dilakukan untuk saling membantu setiap permasalahan yang dihadapi di daerah, sekaligus menguatkan berbagai program yang sudah dan akan dilakukan.
“Saya berterimakasih hari ini diberi kesempatan untuk saling membangun sinergitas dari pola pikir dan pola gerak melalui program yang sudah kami lakukan di Jatim karena Strongpartnership merupakan suatu kebutuhan,” ujarnya.
Kepercayaan untuk berbagi pengalaman dengan jajaran TNI, kata Gubernur Khofifah, bukan karena jumlah penduduk Jatim yang banyak dan teritorinya luas. Melainkan banyak permasalahan yang sifatnya kompleks dan itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, tambah dia, dibutuhkan Strongpartnership sinergi dan kolaborasi diantara seluruh elemen strategis mulai tingkat provinsi, kota dan desa.
Bahkan, lanjutnya, saat pandemi Covid-19 terjadi, seringkali Provinsi Jatim menyebut empat pilar di tingkat desa meliputi Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa, Lurah atau Kepala Desa semuanya menyatu.
“Betapa sinergi, kolaborasi dan partnership diantara mereka (lini paling bawah) harus terbangun hingga kami di Provinsi Jatim juga harus terkoneksi dan terbangun,” urainya.
Lebih lanjut sharing pemikiran diantara seluruh stakeholder sangat penting dilakukan. Mengingat, negara Indonesia sangat luas dan beragam. Terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, bahasa dan golongan. Maka dari itu, dirinya berharap, membangun kolaborasi, sinergi dan partnership di seluruh sektor harus dengan pola pikir inklusif yang mana didalamnya terbangun pola untuk saling menghormati, percaya dan memahami pemikiran satu dengan yang lain.
“Akhirnya, muncul trust understanding, respect di antara seluruh elemen di negeri ini khususnya Jatim. Sekali lagi, saya merasa terhormat bisa berbagi proses, seperti yang sudah kita lakukan di Jatim,” jelasnya.
Sementara itu, Komandan Pusat Teritorial TNI AD Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko mengatakan, pembekalan semacam ini perlu diimbangi dengan masukan dari pejabat negara seperti halnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman Gubernur Khofifah sebagai pemimpin daerah mampu diserap sekaligus menjadi nilai tambah pandangan strategis bagi Dandim dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Manfaatkan momentum ini untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari Gubernur Jawa Timur Khofifah. Beliau merupakan figur kenegarawanan yang patut menjadi teladan. Karena berpola pikir integral, holistik dan sistemik dalam membangun bangsa, khususnya di wilayah Jatim. Dengan demikian, pengabdian kalian dapat terkoneksi dengan seorang pimpinan di daerah,” tuturnya.
Pembekalan Dandim Tahun 2021 yang digelar selama 3 minggu itu diikuti 149 pejabat Dandim.
Pembekalan ini, kata Dia, memiliki nilai yang sangat strategis. Mengingat, para Dandim sebagai ujung tombak TNI AD dalam mengemban tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, membantu menjaga stabilitas dan konduktivitas wilayah serta membantu tugas pemerintah di daerah.
“Saling bahu-membahu bersama komponen bangsa untuk mengambil peran membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.
Hadir di acara tersebut Komandan Pusdikter Puster TNI AD Brigjen TNI Mohammad Fajar serta jajaran para pejabat distribusi A Pusdikter, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai, Kepala Satpol PP Jatim Hadi Wawan Guntoro dan Karo Pemerintah dan Otonomi Daerah (Otda) Jatim Jempin Marbun.
