Surabaya (pilar.id) – Rumah bersama kecamatan di Jawa Timur tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga berperan penting dalam membangun perekonomian desa. Inisiatif ini mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta membantu menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, menjelaskan bahwa rumah bersama kecamatan menjadi strategi baru pemerintah untuk mendorong kolaborasi antar-pihak dalam pembangunan ekonomi.
“Tujuan akhirnya adalah menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Benny dalam Rapat Pembinaan Kecamatan di Gedung BPSDM Jawa Timur, Selasa (10/12/2024).
Inovasi Unggulan Kecamatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa kecamatan di Jawa Timur telah menciptakan inovasi unggulan, seperti Kampung Wisata Tematik Wetan Wonderland, Pasar Kue Subuh Domasa, Pungging Zero ATS, Lapak Kelurahan Sekoci, Bang Tajib, dan BPJS Bangkit.
Inovasi-inovasi ini menjadi finalis Top Inovasi 2024, menunjukkan potensi besar kecamatan dalam mendukung perekonomian lokal.
Benny juga berharap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur terus mendukung transformasi kecamatan. “Dengan dukungan berkelanjutan, kecamatan akan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas di masa mendatang,” ujarnya.
Fokus Program di Malang dan Lumajang
Meski demikian, program rumah bersama kecamatan belum sepenuhnya merata di Jawa Timur. Hingga tahun 2024, hanya dua kabupaten, yaitu Malang dan Lumajang, yang menjadi fokus program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).
Di kabupaten/kota lain, kegiatan rumah bersama sudah berjalan, namun belum terlembaga secara formal.
Kerja keras kecamatan dalam menurunkan angka kemiskinan telah menunjukkan hasil signifikan. Per Maret 2024, angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,79 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 0,66 persen.
Pemerintah menargetkan kemiskinan mencapai 0 persen pada akhir 2024 melalui kolaborasi lintas sektor.
Langkah ini didukung oleh Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang memungkinkan kecamatan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) untuk mengoordinasikan kebijakan dan memantau pelaksanaannya. Selain itu, kemitraan dengan organisasi masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat.
Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Amran, menyebutkan bahwa peran kecamatan sangat strategis dalam mendukung program pemerintah daerah dan pusat.
Untuk mendorong kinerja camat, pemerintah memberikan penghargaan kepada kecamatan dan kepala daerah yang sukses menciptakan sinergitas terbaik.
Sebagai contoh, 5 kecamatan di Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai juara sinergitas kinerja kecamatan, sementara 9 kepala daerah, termasuk Walikota Surabaya, Bupati Malang, dan Bupati Banyuwangi, mendapat apresiasi sebagai pembina kecamatan terbaik. (rio/hdl)
