Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng perguruan tinggi untuk merumuskan strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi heptahelix dalam mewujudkan visi Surabaya 2025–2029 sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah (PD) bersama lebih dari 100 rektor serta perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Surabaya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menegaskan bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi ke depan.
“Rapat koordinasi bertujuan untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2026. Kami sampaikan bahwa Pemkot Surabaya ini mempunyai pekerjaan rumah yang tidak ringan,” ujar Agus.
Agus menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi kata kunci utama pembangunan daerah. Ia menyebut, arah kebijakan nasional juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
“Jadi, kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi tidak boleh rendah. Bahkan diharapkan dalam waktu sampai dengan 4 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo bisa mencapai angka 8 persen,” katanya.
Menurut Agus, Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kajian tim tersebut menunjukkan bahwa tantangan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi bersifat multidimensi.
“Di antaranya adalah tingkat pengangguran terbuka. Kemudian ekonomi di level mikro, di kampung-kampung yang sepertinya bisa maju dengan sangat tapi belum begitu besar,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong kolaborasi erat dengan perguruan tinggi, khususnya dalam pemanfaatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Maka hari ini kita bertemu di sini untuk mencari pola bagaimana akhirnya perguruan tinggi yang memang majornya ada di posisi ilmu pengetahuan, disupport riset, dan pengembangan-pengembangan itu nanti bisa terkolaborasi dengan kami di Pemkot Surabaya,” jelas Agus.
Ia menambahkan, berbagai persoalan di tingkat kampung hingga kota sejatinya dapat menjadi bahan riset yang relevan bagi perguruan tinggi.
“Masalah-masalah yang ada di masyarakat, di kampung-kampung, di level kota kalau tersampaikan dengan lengkap dan detail sampai perguruan tinggi, maka akan ketemu dengan kebutuhan perguruan tinggi,” tuturnya.
Menurut Agus, riset mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3 selalu berangkat dari persoalan. Jika kebutuhan daerah dan kepentingan akademik dapat dikolaborasikan, percepatan pertumbuhan ekonomi Surabaya diyakini dapat terwujud.
“Kalau bisa kita kolaborasikan informasinya, itu akan jadi percepatan dan penggerak agar (ekonomi) lebih cepat meningkat sebagaimana harapan pemerintah pusat bahwa (pertumbuhan ekonomi) akan tercapai 8 persen di tahun 2029,” paparnya.
Agus pun membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi seluruh akademisi di Kota Surabaya.
“Mohon masukan, mohon saran-saran, sehingga kolaborasi Pemkot Surabaya dengan kampus bisa semakin mantap, dan ekonomi Surabaya bisa melesat sebagaimana yang kita harapkan bersama,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, memaparkan capaian indikator makro pembangunan serta arah sinergi pembangunan ekonomi Surabaya ke depan, khususnya pada sektor ekonomi kreatif dan peran generasi Z.
Irvan menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya pada 2025 meningkat menjadi 85,65 dari sebelumnya 84,69. Nilai investasi juga naik dari Rp40,48 triliun pada 2024 menjadi Rp43,6 triliun pada 2025.
“Pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 5,76 persen, meningkat dibanding 2023 sebesar 5,70 persen. Angka kemiskinan pun turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen pada 2025,” kata Irvan.
Untuk sektor ketenagakerjaan, TPT Surabaya turun dari 4,91 persen pada 2024 menjadi 4,84 persen pada 2025. Sementara Indeks Gini membaik dari 0,381 pada 2024 menjadi 0,369 pada 2025.
Pada 2026, Pemkot Surabaya menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 3,48 persen dan TPT 4,47 persen. Adapun IPM ditargetkan mencapai 85,26, Indeks Gini berada pada kisaran 0,348–0,375, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah strategi utama, di antaranya penguatan sinergi sumber daya manusia (SDM) dan inkubasi dengan melibatkan perguruan tinggi.
“Sementara pemerintah menyediakan ekosistem pendukung berupa pelatihan, inkubasi, pembiayaan, dan infrastruktur ekonomi kreatif,” tutur Irvan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga mendorong kolaborasi pentahelix dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif berkelanjutan yang melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan pemerintah.
Irvan menambahkan, kolaborasi juga diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis Kampung Pancasila dan generasi Z.
“Program tersebut meliputi penguatan UMKM kreatif berbasis potensi lokal, inkubasi bisnis, branding, digitalisasi, hingga hilirisasi riset kampus menjadi produk kreatif,” papar Irvan.
Pada sisi generasi Z, stimulasi dilakukan melalui program kreativitas konten digital, startup kreatif, event kreatif, hingga inkubator talenta muda. Termasuk pula kompetisi ide inovatif dan peran Gen Z sebagai motor promosi ekonomi kreatif.
“Sedangkan Kampung Pancasila diarahkan menjadi laboratorium sosial dan ekonomi kreatif, yang menanamkan nilai gotong royong, inklusivitas, dan kearifan lokal, sekaligus menjadi ruang ekspresi budaya, seni, kuliner, dan ekonomi warga,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Perguruan tinggi berperan penting dalam perekonomian Kota Surabaya. Maka dalam penyusunan perekonomian, BPS mengajak perguruan tinggi berpartisipasi dalam survei BPS dengan mengisi mandiri yang telah dikirimkan pada email perguruan tinggi,” ujar Arrief.
Ia menjelaskan, survei tersebut dilakukan secara triwulanan untuk meningkatkan keberagaman data demi kualitas penghitungan ekonomi daerah.
“Survei ini bertujuan untuk meningkatkan keberagaman data yang berdampak pada semakin berkualitasnya penghitungan perekonomian Kota Surabaya,” jelasnya.
Selain itu, perguruan tinggi juga diharapkan menjadi penghubung dalam pendataan mahasiswa yang terlibat di sektor ekonomi kreatif.
“Dengan tujuan untuk mendapatkan direktori mahasiswa yang berkontribusi pada ekonomi kreatif,” katanya.
Menurut Arrief, direktori tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi generasi Z.
“Dengan direktori ini, Pemerintah Kota Surabaya dapat membuat kebijakan yang tepat dan terarah pada generasi z ini yang berdampak pada ketenagakerjaan dan perekonomian,” pungkasnya. (usm)
