Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota Surabaya melakukan rotasi besar-besaran terhadap 78 pejabat sebagai bagian dari percepatan kinerja birokrasi dan penguatan organisasi. Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling pada Kamis (2/4/2026) tersebut mencakup tujuh pejabat eselon II serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penyegaran jabatan, melainkan strategi menjaga kesinambungan kepemimpinan di tengah sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna tugas. Penataan dilakukan untuk memastikan posisi strategis diisi oleh aparatur dengan kompetensi yang tepat sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan birokrasi.
Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya keselarasan antara jabatan dan target kinerja. Ia mendorong jajarannya untuk bekerja cepat dan tepat dalam mengeksekusi program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Prinsip utama yang ditekankan adalah loyalitas aparatur sipil negara yang harus berorientasi penuh kepada warga, bukan kepada individu pimpinan.
Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah kota harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat Rukun Warga. Ia menyoroti sejumlah isu prioritas seperti penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, serta akses terhadap kebutuhan pangan dan pendidikan yang harus ditangani tanpa pengecualian.
Selain itu, Eri juga mengingatkan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Ia menilai masih terdapat pola kerja yang belum optimal, sehingga ke depan seluruh kinerja harus berbasis hasil yang terukur, baik dari sisi output maupun outcome.
Pemkot Surabaya memilih pendekatan selektif dalam pengisian jabatan strategis dengan tidak terburu-buru menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi oleh pelaksana tugas sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum proses lelang jabatan dilakukan.
Evaluasi tersebut akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pemerintah kota menargetkan dalam kurun waktu tiga bulan sudah terlihat capaian kinerja yang jelas. Jika tidak memenuhi target, maka rotasi lanjutan atau pergantian pejabat akan dilakukan.
Seiring dengan rotasi ini, mulai awal April 2026, seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas. Program tersebut meliputi penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan sistem parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah.
Eri juga menekankan pentingnya sistem satu data sebagai fondasi kebijakan yang akurat. Camat dan lurah diminta bergerak cepat menyelesaikan persoalan di wilayahnya dengan target penyelesaian maksimal satu minggu, mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun.
Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II yang dilantik antara lain Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memastikan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota. (usm)
