Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat implementasi Program Kampung Pancasila dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendamping di setiap Rukun Warga (RW). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat paling bawah.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah ASN yang ditugaskan akan disesuaikan dengan kepadatan penduduk di masing-masing wilayah. Setiap RW akan didampingi dua hingga tiga ASN, sehingga koordinasi dan penanganan masalah dapat dilakukan lebih efektif.
Program ini diluncurkan pada Kamis (16/4/2026) di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, dan diikuti seluruh RW secara daring. Dalam skema tersebut, pendamping berasal dari berbagai level birokrasi, mulai kepala dinas, camat, hingga kepala bidang.
Dengan pola pendampingan langsung ini, pemerintah berharap setiap persoalan di lingkungan warga dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus menunggu proses panjang di tingkat kota. Fokus penanganan mencakup berbagai aspek, seperti fasilitas umum, kondisi sosial ekonomi, hingga validasi data kesejahteraan masyarakat.
Program Kampung Pancasila dirancang sebagai model pembangunan berbasis komunitas dengan empat pilar utama, yakni lingkungan, ekonomi, kemasyarakatan, dan sosial budaya. Pendekatan ini menempatkan RW sebagai pusat penggerak pembangunan sekaligus ruang penyelesaian masalah warga.
Selain penguatan struktur pemerintahan di tingkat RW, peran aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah kota menekankan pentingnya gotong royong lintas elemen, termasuk antarumat beragama, sebagai fondasi kesejahteraan bersama.
Kontribusi sosial seperti zakat maupun persepuluhan didorong untuk dikelola di tingkat RW agar manfaatnya dapat langsung dirasakan warga sekitar. Skema ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus membantu masyarakat kurang mampu secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, keterlibatan generasi muda juga menjadi perhatian. Pemerintah membuka ruang bagi organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian ekonomi di lingkungan masing-masing.
Melalui penguatan Kampung Pancasila dan kehadiran ASN sebagai pendamping, Pemkot Surabaya menargetkan terciptanya sistem pembangunan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis kekuatan masyarakat itu sendiri. (usm)
