Jakarta (pilar.id) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya belum memutuskan nama untuk didukung di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, Hasto menekankan PDIP terus memperkuat konsolidasi sekaligus mematangkan kaderisasi.
“Kami punya banyak kader yang sudah teruji, karena setiap keberhasilan kepala daerah itu menjadi materi dalam sekolah calon kepala daerah PDIP, sehingga keberhasilan kader PDIP itu dilakukan secara sistemik dan perubahannya terukur di dalam menyelesaikan masalah rakyat,” kata Hasto di sela-sela kegiatan pembersihan DAS dan penanaman pohon di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (9/1/20212).
Hasto menerangkan, kaderisasi yang selama ini dibangun PDIP untuk menghasilkan kepemimpinan yang ideologis sesuai Pancasila dan meletakkan masa depan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, Hasto menganggap stok pemimpin yang bisa didukung untuk Pilpres 2024 banyak dan tak ada masalah di dalamnya.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak kader PDIP yang memimpin daerah selama dua periode. Sebut saja Tri Rismaharini di Surabaya, Hendrar Prihadi di Kota Semarang, dan Budi Sulistyono di Kabupaten Ngawi.
Selain itu, kata Hasto, PDIP juga memiliki Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Cukup banyak stok pemimpin di PDIP,” kata dia.
PDIP, lanjut Hasto, juga memiliki pengalaman panjang dalam kontestasi Pemilu. Pernah menang dua periode di Pemilu dan pengalaman kalah. Setiap proses itu, tegas Hasto, PDIP selalu belajar dari pengalaman.
“Kami terus membangun organisasi memperkuat agar mesin politik partai, dari pusat sampai RT, dapat bekerja maksimal, sehingga Ibu Megawati akan memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden, kami siap,” kata dia.
Saat disinggung mengenai nama Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi, Hasto menuturkan hal itu merupakan kepercayaan rakyat kepada kader PDIP. Namun, Hasto mengingatkan untuk menjadi seorang presiden diperlukan keteguhan dalam memimpin dan kemampuan teknokratis untuk menjabarkan seluruh aspek-aspek ideologis. Selain itu, calon presiden juga harus memiliki spirit kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
“Diperlukan pemahaman terhadap kebudayaan, sehingga bukan elektoral semata,” kata alumnus Universitas Gajah Mada itu. (her)
