Semarang (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis bisa merampungkan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun ini.
Karena hingga Desember 2021, perbaikan RTLH di Jateng dengan menggunakan dana Bankeupemdes APBD telah mencapai 11.152 unit atau 98,76 persen dari total target 11.292 unit.
Dijelaskan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Arief Djatmiko, saat ini pihaknya tengah berproses untuk pencairan dana perbaikan RTLH tahap pertama.
Pada tahap ini, sebanyak 6.258 unit rumah diusulkan diperbaiki, dengan intervensi Penanganan Kemisikinan Ekstrem (PKE), program reguler dan program desa dampingan Pemprov Jateng.
“Saat ini masih berproses untuk melengkapi persyaratan administrasi, untuk masing-masing desa penerima,” ujarnya, dikonfirmasi Kamis (3/2/2022).
Ia menyebut, tahun ini fokus untuk menangani 19 kabupaten yang masuk dalam kategori PKE. Meski demikian, daerah lain juga tak lepas dari penanggulangan.
Arief menyebut, hingga akhir 2021 program ini sudah terserap 98,76 persen dari target perbaikan RTLH 11.292 unit rumah. Sedang sisa 140 unit diintervensi dari Corporate Social Responsibility (CSR, tanggung jawab sosial perusahaan).
“Insyaallah. Tahun 2022 dari target (perbaikan RTLH) 11.417 pada tahap rekomendasi pertama telah siap 6.258 unit. Selain itu untuk perbaikan RTLH telah diintervensi juga dengan dana Baznas dan CSR,” sebutnya.
Disinggung soal besaran dana perbaikan RTLH, Arief menyebut belum ada perubahan. Mengingat rencana tahun lalu, dana rehab akan ditingkatkan.
Ia menjelaskan, hal itu karena memperhatikan sebaran RTLH di Jateng yang masih cukup banyak. Di sisi lain, jumlah sasaran penerima bantuan stimulan rehab RTLH belum dapat, pun demikian dengan alokasi APBD.
“Itu melihat kecukupan anggaran. Jumlahnya tetap 11.292, dengan biaya saat ini kita secara kuantitas kita bisa menyasar banyak unit rumah. Jikalau ditingkatkan maka jumlah sasaran akan berkurang yang terbantu,” urainya.
Arief menjelaskan, saat ini bantuan stimulan rehab RTLH dari Pemprov Jateng sebesar Rp 12 juta. Adapun, komponennya terdiri dari pqdat karya bantuan tukang dan makan minum sebesar Rp 2 juta. Sisanya, digunakan untuk pembelian material.
Terakhir ia menyebut, rehabilitasi RTLH juga dilakukan lintas sektoral. Tidak hanya dari Disperakim Provinsi Jateng, dinas lain juga berperan. Seperti pembuatan jamban dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng, atau program penyaluran listrik dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng. (ade/hdl)
