Semarang (pilar.id) – Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden (Bacapres), telah menyampaikan tiga pilar penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Ketiga pilar tersebut meliputi digitalisasi dalam pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan anggaran negara guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam acara “Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia” yang diadakan oleh Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Ganjar Pranowo, dalam kesempatan itu menggarisbawahi pentingnya peningkatan sistem digital dalam pemerintahan, termasuk digitalisasi proses tender, pelayanan publik, dan perpajakan untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi. Pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan telah menghemat anggaran hingga mencapai Rp1,2 triliun melalui penggunaan e-budgeting dan e-planning.
Dr. Y. Sri Susilo, seorang Pengamat Ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, mendukung gagasan digitalisasi dalam pemerintahan yang diusulkan oleh Ganjar. Ia menganggapnya sebagai langkah yang efektif, terutama setelah berhasil menghindari kebocoran anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
“Pada tahun 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran sebesar Rp1,2 triliun, yang merupakan yang terbesar secara nasional pada saat itu. Dana sebesar itu dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih produktif,” kata Susilo saat dihubungi pada Jumat (22/9/2023).
Menurutnya, inovasi dalam Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan dijalankan oleh Ganjar Pranowo telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan manfaat anggaran.
“Anggaran tersebut dapat digunakan, misalnya, untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar, yang akan membantu menggerakkan perekonomian secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi akan terpacu secara otomatis,” ungkapnya, yang juga merupakan anggota pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
GRMS telah menjadikan Jawa Tengah lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Fokus pada transparansi anggaran sebagai prioritas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Sistem ini, pada tingkat mikro, mampu menghentikan kebocoran anggaran dan memungkinkan alokasi anggaran APBD Jateng yang lebih efisien untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, GRMS adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini mengintegrasikan data dalam proses bisnis internal birokrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
GRMS adalah sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat. Sistem ini digunakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memantau sumber daya pemerintah dengan lebih efektif dan efisien.
Melalui integrasi dan pengelolaan yang terpusat, GRMS memudahkan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah, serta membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya di Provinsi Jateng.
GRMS Provinsi Jateng memiliki elemen penting, termasuk e-Budgeting, yang memungkinkan pengelolaan anggaran secara terintegrasi dan real-time, mempercepat perencanaan anggaran, dan mengurangi kesalahan. Selain itu, terdapat aplikasi e-Planning yang membantu dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat perencanaan.
Aplikasi e-Procurement juga ada, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan. (rio/ted)
