Balikpapan (pilar.id) – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disampaikannya pada Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu, 13 Maret 2022.
Presiden Republik Indonesia memberikan beberapa pengarahan penting, diantaranya mengenai penanganan
COVID-19 hingga percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bersama Seluruh Gubernur yang ada di Indonesia menghadiri Rapat
Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022)
Setibanya di kawasan, Sutarmidji langsung melakukan silaturahmi bersama seluruh Gubernur yang hadir termasuk berbicara ringan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kegiatan yang mengedepankan protokol kesehatan tersebut turut dihadiri oleh beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju,
34 Gubernur di Indonesia, dan 15 tokoh yang dipilih oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.
Presiden menjelaskan perpindahan Ibu Kota agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI Jakarta. Jangan ada yang mengartikan seperti itu. Negara kita besar sekali, 17.000 pulau, PDB ekonomi 58% ada di Pulau Jawa. Saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. Lima puluh enam persen populasi juga ada di Pulau Jawa. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden RI.
Selain memimpin Rakor, Presiden RI diagendakan meninjau langsung lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama seluruh Gubernur pada hari Senin pagi (14/3/2022).
Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. “Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” katanya.
Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden.
Ia menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” cetusnya.
Saat ini menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita. “Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” urainya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini. “Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” terangnya lagi.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (dinaprihatini)
