Jakarta (pilar.id) – Associate Researher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Syahril Siddiq menilai, wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode lebih terlihat berasal dari kepentingan pengusaha.
Yang dikhawatirkan, isu penundaan pemilu tersebut akan semakin memperuncing segregasi sosial di masyarakat yang terbelah menjadi kubu kadrun dan cebong. Tentunya hal itu tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.
“Bagaimanapun pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada alasan untuk menunda pemilu,” kata Syahril, Selasa (22/3/2022).
Dosen UIN Malang ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menunjukkan sikap tegasnya di depan rakyat. Jokowi harus mematuhi konstitusi dan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Wacana sesat penundaan pemilu harus dikritik keras karena berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. “Pemilu 2024 diharapkan akan memecahkan polarisasi jika ada pemimpin baru hasil pemilu demokratis,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sejak 2021 lalu, telah ada kasak kusuk info bahwa pemerintah dan DPR menginginkan adanya penundaan pemilu 2024. DPR terlihat begitu antusias untuk ikut mendukung wacana penundaan pemilu 2024 yang jika terlaksana berarti adanya perpanjangan jabatan gratis tanpa perlu kampanye pemilu dan seterusnya.
Tahun ini, 2022, ternyata kasak kusuk itu terbukti dengan munculnya usulan penundaan pemilu 2024 yang dimobilisasi aktif justru oleh lingkaran terdekat presiden. Sementara itu, respons publik amat keras menentang wacana penundaan pemilu 2024 dan isu tiga periode. (her/din)
