Bekasi (pilar.id) – Wali Kota Bekasi nonkatif, Rahmat Effendi (RE) tidak saja ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kini, ia juga diduga terlibat dalam kasus pungutan liar yang dilakukan terhadap para camat dan ASN di Kota Bekasi.
Dana hasil penarikan uang dari camat dan ASN ini, diduga digunakan untuk pembangunan Glamping (Glamour Camping). Kasus ini pun saat ini sedang didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah yang diambil oleh KPK adalah dengan meminta konfirmasi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Neneng Sumiati terkait peran aktif tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) menarik uang camat dan ASN.
“Neneng Sumiati hadir dan diperiksa mengenai pengetahuannya tentang dugaan adanya peran aktif aktif tersangka RE menarik uang para camat atau pun ASN di Bekasi, Jawa Barat. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan glamping, yakni tempat pariwisata dengan tenda-tenda mewah di Desa Cisarua,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
KPK menduga penarikan uang tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan glamour camping di Desa Cisarua, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Selain Neneng, KPK juga mendalami dugaan tersebut dengan memeriksa dua saksi lain, yakni Erliyani selaku Camat Medan Satria dan ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Lintong.
Senin (4/4), KPK menetapkan Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang juga menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.
Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dari pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Rahmat Effendi, sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU.
KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, yang terdiri atas lima penerima suap dan empat pemberi suap
Lima tersangka penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).
Sementara empat tersangka selaku pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). (fat/antara)
