Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, rasio utang pemerintah dipastikan akan terus mengalami kenaikan. Hingga 2024, Indef memperkirakan rasio utang pemerintah mencapai 44 persen.
“Saya kira akan jauh keluar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sampai 2024 ditetapkan di bawah 30 persen,” ujar Tauhid, di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Pada tahun ini saja, pemerintah menambah utang sebesar Rp943,7 triliun. Sedangkan tahun depan, diperkirakan pemerintah akan menambah utang sebesar Rp500 triliun.
Untuk mengurangi defisit fiskal, diperkirakan bond juga diprediksi akan naik di atas 80 persen. Namun, hal tersebut akan mengakibatkan cost of fund menjadi semakin tinggi. “Bond yield-nya sekarang sudah meningkat di atas 7,6 persen, bahkan 7,8 persen. Bisa lebih tinggi,” kata dia.
Adapun puncak pembayaran pokok utang dan bunga terjadi di tahun 2023 mendatang. Pemerintah harus menyiapkan anggaran sedikitnya Rp366 triliun. “Artinya, untuk membayar pokok dan bunga utang kita harus mendapatkan pinjaman dari utang baru, setidaknya Rp366 triliun,” kata Tauhid.
Menurut Tauhid, pemerintah menghadapi dilema bila tidak menambah utang. Hal itu dikarenakan defisit fiskal diperkirakan sebesar 4,50 persen hingga akhir tahun 2022. Padahal, tahun 2023 batas defisit 3 besar.
“Pemerintah sendiri menargetkan defisit fiskalnya di bawah itu ya, sekitar 2,9 persen ” kata Tauhid.
Selain beban pembayaran utang yang kian tinggi, pemerintah juga dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti. Terutama konflik Rusia-Ukraina yang memicu harga-harga komoditas bergejolak.
“Saya kira ini soal yang serius, isu 2022 yang akan berlanjut di 2023,” kata dia.
Lebih lanjut Tauhid juga menyampaikan terkait risiko nilai tukar yang mengalami volatilitas cukup tinggi. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sepanjang 2022 akan menambah berat beban utang pemerintah.
“Ini perlu diwaspadai, karena kita tetap menggunakan valuta asing yang proporsinya masih besar, sekitar 20 persen pada Maret 2022,” kata Tauhid.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp7.052,50 triliun di akhir Maret 2022. Utang tersebut naik dibandingkan akhir Februari yang sebesar Rp7.014,58 triliun. (ach/fat)
