Surabaya (pilar.id) – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Surabaya sempat menghadapi polemik terkait penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pasalnya, setelah dilakukan verifikasi, terdapat 88 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di Rusunawa.
Mereka terdiri dari 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Para ASN tersebut kemudian diminta untuk meninggalkan Rusunawa dan mencari tempat tinggal baru. Sebab, Rusunawa sejatinya memang difungsikan sebagai tempat tinggal bari maysrakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah.
Saat ini, para ASN tersebut sudah dipastikan telah meniggalkan Rusunawa semuanya. Tempat yang mereka tinggalkan kemudian akan digunakan oleh warga dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad di Surabaya, Rabu (1/6/2022).
“Jadi, untuk penghuni rusunawa yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Mereka semua sudah keluar dan menyerahkan kuncinya sejak Januari lalu,” kata Irvan.
Irvan juga menegaskan bahwa hampir setiap hari pihaknya melakukan update data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN dan penghuni yang sudah mampu, diganti dengan penghuni yang MBR. Bahkan, kata dia, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data MBR, langsung dilakukan pergantian dengan warga yang MBR.
“Jadi, kami terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kami evaluasi, kalau mereka sudah keluar kami gantikan ke yang MBR,” ujar dia.
Selain itu, Irvan memastikan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan penertiban terhadap penghuni rusun. Namun, kata dia, berdasarkan arahan dan amanat dari Wali Kota Surabaya, pihaknya juga diminta mengentaskan MBR.
“Jadi, saat ini kami tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga bagaimana mengentaskan MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tetapi juga membina dan mendampingi mereka,” kata dia.
Menurut Irvan, dalam mengentaskan MBR itu pihaknya juga bersama-sama dengan dinas lain, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), dan juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya.
“Barangkali mereka butuh pelatihan toko kelontong, menjahit, bikin sepatu, dan pelatihan yang sesuai dengan minatnya masing-masing,” kata dia.
Bahkan, lanjut dia, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya hingga mereka mendapatkan pekerjaan.
“Jadi, fokus kami sekarang tidak hanya menyediakan fasilitas rusun bagi MBR, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi berdaya dan akhirnya bisa keluar dari MBR,” ujar dia.
Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mengajukan rusunawa berdasarkan data e-Rusun sudah sekitar 11 ribu KK. Namun, kata dia, setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR hanya ada sekitar 5 ribuan KK yang dinilai layak.
Menurut dia, pemkot juga sudah meresmikan rusun Gunung Anyar Sawah beberapa hari lalu. Bahkan nanti juga ada rusunawa dari pemerintah pusat di Tambak Wedi dan Menanggal yang akan diresmikan.
“Kami prioritaskan warga sekitar dan yang masuk MBR. Artinya, sudah banyak yang kami masukkan ke dalam rusun itu, bahkan dalam tahun ini sekitar seribuan yang bisa kami masukkan ke dalam rusun,” kata dia. (fat)
