Jakarta (pilar.id) – Akibat menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) di berbagai daerah di Indonesia banyak hewan ternak yang harus mengalami pemotongan paksa. Terutama hewan ternak jenis sapi.
Terkait hal tersebut, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menampung ternak sapi milik petani yang dipotong paksa sebagai cadangan stok daging BUMN pangan tersebut.
Ketua Umum PPSKI Nanang P. Subendro di Jakarta, Jumat (1/7/2022), mengatakan menjelang Idul Adha, perkembangan PMK yang menyerang ternak sangat masif yang mana saat ini sudah 19 provinsi lebih dan 200-an kabupaten/kota terjangkit PMK.
“Hari Raya Idul Adha yang mestinya peternak menikmati kenaikan harga 10-25 persen dari harga normal justru yang terjadi turun sampai 10-25 persen. Belum lagi jika ada ternak sapi yang terpapar, peternak akan memotong paksa ternaknya,” ujarnya.
Menurut dia, jika ternak dipotong paksa maka penurunannya luar biasa, sapi yang harganya sekitar Rp25 juta turun menjadi Rp10-8 juta, apalagi saat ini peternak tidak bisa menjual ternak ke luar daerah terutama kota besar seperti DKI Jakarta dan Bandung.
Oleh karena jumlah ternak yang terpapar PMK diperkirakan sangat banyak, PPSKI meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapenas) memberikan penugasan kepada Bulog menampung ternak agar bisa menjadi buffer stok daging di dalam negeri.
“Sapi yang dipotong paksa tersebut nanti menjadi buffer stok Bulog, dari pada impor daging India,” katanya dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang bertemakan “Idul Adha Dibayang-Bayangi PMK, Amankah?.
Nanang menyatakan, membeli daging atau ternak yang tertular PMK dari peternak ada dua keuntungan yakni pemerintah tidak perlu membuang devisa serta ikut membantu peternak yang sedang dilanda musibah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, sebagai pelaksana regulasi pemerintah maka seluruh BUMN, termasuk Bulog dan Berdikari pasti akan siap sepanjang mendapat penugasan pemerintah.
Namun demikian, lanjutnya, perlu juga dipikirkan, baik dari sisi konsumen dan edukasi mengenai PMK.
Mengenai importasi daging, Iqbal mengatakan, merupakan kebijakan pemerintah untuk menutupi kekurangan daging sapi dalam negeri, agar masyarakat bisa mendapatkan daging dengan harga yang lebih murah.
“Pada prinsipnya importasi daging kerbau merupakan substitusi terhadap kebutuhan daging secara umum baik daging sapi maupun daging kerbau,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU Tri Chandra Aprianto mengatakan, hewan yang memenuhi syarat untuk dikurban adalah harus sehat.
Oleh Karena itu, tambahnya PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam memastikan kesehatan hewan yang dijadikan kurban. Selanjutnya, pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap ternak yang belum tertular PMK.
Selain itu pemerintah harus segera menyosialisasikan dengan berbagai cara yang efektif kepada peternak untuk mencegah penyebaran PMK.
“Rekomendasi terakhir pemerintah perlu memberikan bantuan finansial kepada para peternak kecil yang terdampak PMK,” katanya. (fat)
