Jakarta (pilar.id) – Praktek kecurangan dalam pemilihan umum di Indonesia masih jadi ancaman serius bagi proses demokrasi. Termasuk potensi jual beli suara. Untuk itu, analis politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menutup celah pembelian suara yang berpotensi terjadi dalam Pemilu 2024.
Langkah ini, kata Pangi, perlu dilakukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. “Kita sepakat mestinya ditutup rapat. Bagaimana regulasi yang dipersiapkan, tidak berani adanya tawaran-tawaran lain,” kata Pangi di Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, pembelian suara (vote buying) dalam pemilu, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, dapat terjadi akibat perilaku berpolitik masyarakat yang transaksional dan pragmatis, serta kecenderungan mereka tidak percaya pada sanksi.
“Beli suara ini ‘kan money politic yang merusak demokrasi kita dan harus kita hentikan. Masih ada toleransi yang membuat masyarakat tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita sanksi-sanksi,” tegas Pangi.
Masyarakat, lanjutnya, perlu diingatkan bahaya politik uang, salah satunya praktik beli suara. Di sisi lain, aparat berwenang juga sebaiknya memberikan ketegasan kepada mereka yang terbukti terlibat dalam pembelian suara, seperti diskualifikasi dari keikutsertaan pada pemilu.
Sementara anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen mengawasi pembelian suara pada Pemilu 2024. Menurut dia, KPU akan mengingatkan peserta pemilu terkait dengan konsekuensi mereka terlibat pembelian suara.
“Akan tetapi, kalau untuk urusan apakah sudah terbukti atau tidak? Apakah ranah pidana atau tidak pidana? Bagaimana pembuktiannya? Tentu ranahnya pada Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, apakah akan berpengaruh pada pencalonan peserta pemilu? Itu punya ranah sendiri di KPU setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu,” kata dia.
Betty memandang perlu mengingatkan masyarakat maupun peserta pemilu mengenai potensi kampanye hitam, seperti tuduhan palsu dan fitnah pada satu calon atau kelompok lawan politik sebagai akibat dari polarisasi yang terlalu tajam di tengah masyarakat.
“Terpolarisasi karena perbedaan pilihan itu ada. Yang tidak boleh itu terpolarisasi terus-menerus, saling menjelekkan, saling fitnah. Itu yang disebut black campaign. Ada konsekuensinya. Kalau kami lebih pada sifatnya preventif,” katanya.
Terkait dengan Pemilu 2024, Betty mengatakan bahwa saat ini KPU menyiapkan peraturan terkait dengan teknis. Aturan ini kemudian dikonsultasikan dengan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, mereka juga menyiapkan penganggaran dan sumber daya manusia se-Indonesia.
“Soal persiapan di awal ini kami awali dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Sudah beberapa kali pertemuan, termasuk membuat help desk, untuk penggunaan Sipol, pendaftaran partai politik di KPU,” katanya. (hdl/ant)
