Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan tekanan agar mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Tekanan tersebut datang dari Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) yang menggelar unjuk rasa atau demonstrasi di depan Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
“Ini aksi tanpa ujung, sampai kapan pun kalau Suharso belum turun kami akan terus lakukan. Hari ini ada dua titik, di kawasan Patung Kuda Monas dan Kantor DPP PPP,” kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan Muchbari, di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Dia menegaskan aksinya tidak akan berhenti hingga Suharso turun dari jabatannya. Bahkan, FKPP bersama santri sepakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Suharso dari jabatan menteri.
Muchbari yakin jika Suharso tak kunjung mundur dari jabatannya, para majelis partai akan melakukan langkah ekstrem yaitu memecat Suharso secara tidak hormat.
“Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara umat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur oleh para dewan syariah,” katanya menegaskan.
Soal Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, menurut Muchbari itu hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar bahkan di media massa.
“Itu hanya alasan belum menerima surat. Kalau dia bilang surat majelis tidak sesuai mekanisme, apakah selama ini partai dipimpinnya sesuai. Suharso jangan berlindung di AD ART, dia sendiri menabraknya,” kata Muchbari.
Sebelumnya, tiga mejelis di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kembali Ketua Umum Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum.
Surat kedua itu dilayangkan oleh tiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan setelah surat pertama tidak ditanggapi Suharso Monoarfa.
“Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP,” demikian isi surat yang dikutip.
Tiga majelis itu terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat ke Suharso.
Surat itu tertanggal 24 Agustus 2022 ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono.
Surat juga ditandatangani putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa’. (fat)
