Jakarta (pilar.id) – Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah sartu provinsi di Indonesia yang mendapatkan Dana Keistimewaan. Anggota Komisi VIII DPR Republik Indonesia, My Esti Wijayanti berharap dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terutama, usai Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kesulitan dan angka kemiskinan meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh My Esti saat kunjungannya ke Kabupaten Kulon Progo, DIY, Rabu (12/10/2022).
Menurut My Esty Wijayanti Pemda DIY dengan rencana pendapatan dalam APBD 2023 sebesar Rp5, 71 triliun, dan dana keistimewaan (Danais) sebesar Rp1,42 triliun menjadi tumpuan dan harapan bersama untuk mampu secara lebih kuat mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hal itu sejalan dengan roh yang terkandung di dalam Undang-undang keistimewaan. Danais itu memang ada aturannya untuk digunakan apa saja. Kami berharap kepada Pemda DIY, seperti saat COVID-19, dana keistimewaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata My Esti.
Ia mengatakan data BPS DIY, pada kurun waktu 2013-2019 jumlah penduduk miskin di DIY mengalami penurunan sebanyak lebih dari 104 ribu jiwa. Dari 2013 sebanyak 553,07 ribu jiwa dan menjadi 448,47 ribu jiwa di 2019.
Pada 2020, penduduk miskin kembali meningkat menjadi 475,72 ribu jiwa, dan semakin naik menjadi 506,45 ribu jiwa di tahun 2021.
Selanjutnya, angka tingkat kemiskinan nasional pada September 2021 adalah 9,71 persen, sementara itu angka kemiskinan DIY pada bulan dan tahun yang sama adalah 11,91 persen, sebuah persentase yang jauh lebih tinggi dibanding nasional.
“Situasi pandemi COVID-19 membuat gejolak peningkatan kemiskinan di DIY meningkat tajam, bahkan di nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian seksama seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pengambil kebijakan, dimana saya di dalamnya,” kata My Esti.
Ia mengatakan program bantalan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Pusat salah satunya melalui Kemensos menjadi program yang tidak dapat ditiadakan.
“Kemudian, program tersebut diikuti dengan program yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa melalui APBD,” katanya. (fat)
