Jakarta (pilar.id) – Hingga September 2022, total belanja negara sudah mencapai Rp1.913,9 triliun atau 61,6 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja negara tersebut terdiri dari kementerian/lembaga, non kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan pembiayaan investasi.
“Kemampuan kita menjaga dari guncangan-guncangan ini tidak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Untuk belanja kementerian/lembaga sudah terserap sebesar Rp674,4 triliun atau 71,3 persen terhadap APBN. Belanja kementerian/lembaga dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemudian untuk pengadaan peralatan mesin, perbaikan jalan, jaringan, irigasi, dan belanja pegawai termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, serta kegiatan operasional lainnya.
Selanjutnya belanja non kementerian lembaga sebesar Rp686,8 triliun atau 50,7 persen terhadap APBN. Belanja non kementerian/lembaga ini untuk mendukung penyaluran subsidi, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita lihat lebih detail sampai dengan 30 September, belanja pegawai mencapai Rp190,4 triliun atau ada kenaikan 4,4 persen,” jelas Sri Mulyani.
Transfer ke daerah sebesar Rp552,6 triliun atau 68,7 persen terhadap APBN. Sri Mulyani menjelaskan sebagian besar dana transfer ke daerah mengalami kenaikan karena kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik.
Terakhir untuk pembiayaan investasi sebesar Rp60 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, infrastruktur yang dimaksud lebih kepada penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
“Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa APBN dengan Rp1.913,9 triliun menjadi tools untuk meng-absorb shock yang berasal dari guncangan ekonomi global untuk melindungi masyarakat dan perekenomian kita,” kata dia. (ach/hdl)
