Kuburaya (pilar.id) – Sesuai dengan arahan Presiden RI untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya dengan mengerahkan semua potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat dari 29,8 persen (Berdasarkan data SSGI Tahun 2021) menjadi 17,07 persen pada Tahun 2024 untuk mencapai target nasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang juga selaku Ketua Tim percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Barat, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Audit Kasus Stunting Kabupaten Kubu Raya di Aula Gardenia Resort, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya harus menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 28,70 persen pada Tahun 2023 dan menjadi 22,98 persen pada Tahun 2024.
“Target ini akan tercapai apabila kita bekerja dengan serius dan secara keroyokan dari Kabupaten sampai ke tingkat Desa serta melibatkan stakeholder,” tegas Wagub Kalbar.
Seperti diketahui, stunting adalah masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak terlalu rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
“Jadi ciri-ciri anak stunting itu, apabila dilahirkan keluar dari rahim ibunya ukuran panjangnya tidak sampai 48 cm kemudian beratnya tidak sampai 2,5 Kg. Sehingga dengan mengkonsumi makanan dengan gizi cukup maka akan menekan naiknya jumlah stunting di Kalbar,” tutur Ria Norsan dalam sambutannya.
Pencegahan Stunting juga diharapkan untuk dimulai sejak sebelum menikah sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu tingkat kesuburan serta kondisi kesehatan lainnya. Kemudian bagi ibu hamil, harus mengkonsumsi gizi yang seimbang agar dapat memberikan nutrisi kepada bayi dalam kandungannya.
Terkait anggaran, perlu adanya dukungan anggaran operasional penurunan stunting yang diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan dengan sasaran yang optimal bagi keluarga berisiko stunting.
“Sehingga perlu dioptimalkan dan memaksimalkan penggunaannya. Kita selama ini bergerak didukung dari dana DAK BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Pusat, saya menghimbau kepada Pemerintah Daerah seluruh Kalimantan Barat ini juga dapat menganggarkan untuk pencegahan penurunan stunting ini, agar kita bisa lebih cepat bergerak,” harap Ria Norsan. (din)
