Surabaya (pilar.id) – DPD Partai Golkar Jawa Timur memiliki beberapa usul yang bisa diterapkan pemerintah agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak mahal.
Menurut Ketua Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji usulan pemerintah menaikkan BPIH menjadi Rp 69 juta akan memberatkan.
Oleh karena itu, pihaknya memiliki usul agar biaya bisa ditekan supaya masyarakat yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji tidak terlalu terbebani dengan kenaikan tersebut.
Sarmuji menjelaskan, ada beberapa opsi yang bisa dipakai pemerintah untuk menekan biaya haji agar calon jemaah tidak terbebani biaya yang tinggi.
Dia mengatakan bahwa fasilitas bisa ditekan sedikit, yang semula menggunakan hotel bintang 4 menjadi hotel bintang 3.
“Bisa jadi fasilitas yang mungkin hotelnya bintang 4, dijadikan bintang 3 untuk menekan biaya,” ungkapnya, Sabtu (28/1/2023) dikutip dari beritajatim.com.
Calon jemaah haji dirasa tidak memerlukan fasilitas yang terlalu mewah, melainkan nyaman dan layak menurutnya sudah cukup.
“Karena haji merupakan sebuah ibadah, di mana tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak dan baik itu tidak masalah. Karena yang diutamakan ialah ibadahnya,” paparnya.
Dengan berbagai pertimbangan, Sarmuji menegaskan bahwa Golkar Jawa Timur menolak usulan kenaikan BPIH.
“Golkar Jatim menolak usulan kenaikan haji. Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya,” imbuhnya.
Dia menyebutkan banyak calon jemaah yang terancam gagal berangkat karena tidak bisa membayar biaya haji yang sebelumnya hanya Rp 39,89 juta kini menjadi Rp 69,19 juta.
Dia juga meminta Kemenag RI lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji.
“Kami berharap pemerintah transparan dan dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin. Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam, jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jemaah haji,” pungkasnya. (ade)
