Jakarta (pilar.id) – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyempurnaan tata kelola. Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari visi, misi, dan program pasangan calon nomor urut 1, Anies-Muhaimin (AMIN).
Prof. Awalil Rizky, Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, menyampaikan bahwa kebijakan terkait BUMN telah diuraikan secara rinci dalam submisi ke-16 Misi kedua AMIN untuk mewujudkan visi Indonesia yang adil dan sejahtera bagi semua.
“AMIN bertekad untuk memperkuat peran BUMN. Informasi mengenai pembubaran BUMN atau penggantian dengan koperasi adalah tidak benar. Visi dan misi AMIN secara jelas menegaskan komitmen untuk memperkuat peran BUMN,” ujar Prof. Awalil dalam Diskusi Publik ke-8: Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X, Jakarta, pada hari Senin (5/2/2024).
Timnas AMIN secara rutin menggelar diskusi publik guna membahas visi dan misinya. Selain anggota internal Timnas AMIN, diskusi ini juga dihadiri oleh pakar dan akademisi sebagai pihak eksternal.
Dalam acara Diskusi Publik sebelumnya, AMIN mengundang pakar koperasi Indonesia, Suoto, yang mengusulkan gagasan mengubah BUMN menjadi koperasi. Namun, hal tersebut merupakan pandangan dari pihak eksternal dan bukan dari Timnas AMIN.
Diskusi Publik ke-8 menghadirkan pakar eksternal Prof. Indra Bastian (Guru Besar UGM), yang turut menyampaikan visi dan misi AMIN terkait dengan BUMN.
AMIN berkomitmen untuk:
- Memanfaatkan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
- Meningkatkan tata kelola BUMN dengan prinsip transparansi dan meritokrasi, termasuk dalam proses rekrutmen.
- Mendorong kerja sama antara BUMN dan sektor swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang kompetitif.
- Melakukan review terhadap utang dan kewajiban BUMN secara menyeluruh serta melakukan restrukturisasi utang dengan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
- Menerapkan tata kelola yang berintegritas dan anti-korupsi serta menghindari politisasi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.
- Mengoptimalkan peran BUMN dalam mengaplikasikan hasil riset nasional.
Menurut Prof. Awalil, AMIN juga memiliki rencana kebijakan dan program khusus terkait BUMN, yang mencakup prioritas pemerintah terhadap proyek yang tidak layak secara finansial namun penting secara ekonomi. (usm/hdl)
