Jakarta (pilar.id) – Pemerintah belum lama ini menaikkan harga tiket masuk (HTM) kawasan Taman Nasional (TN) Komodo hingga 25 kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp150 ribu menjadi Rp3,7 juta. Balai Taman Nasional Komodo sendiri berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Taman Nasional Komodo memiliki tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Berdasarkan data Taman Nasional Komodo tahun 2018, terdapat kurang lebih 2.872 ekor biawak komodo yang hidup di dalam kawasan.
Menanggapi hal tersebut, pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, harga tiket masuk ke tempat wisata TN Komodo kini tidak lagi bisa dijangkau warga menengah ke bawah. Harga tersebut dinilai terlalu fantastis sehingga berwisata ke TN Komodo bagi masyarakat kelas bawah hanya menjadi sebuah fantasi belaka.
“Ini sebuah diskriminasi tiada tara,” ujar Hidayat, di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Menurut Hidayat, sangat wajar bila banyak wisatawan yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk berwisata ke tempat ini hingga berakibat para pelaku usaha tour and travel menjadi kelimpungan. Kondisi ini menyebabkan pemulihan pariwisata Indonesia setelah dihajar pandemi akan terhambat dan akhirnya perekonomian bakal jalan di tempat.
Setelah polemik kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur memicu reaksi protes dari masyarakat seolah-olah pemerintah tidak mengambil pelajaran sehingga hal serupa diterapkan di TN Komodo dengan rentang kenaikan yang dianggap sangat berlebihan. Keduanya sama-sama beralasan untuk konservasi.
“Tentunya hal ini berakibat kurangnya pengunjung ke TN Komodo yang berakibat menurunnya pendapatan bagi masyarakat yang membuka usaha di sekitarnya. Multiplayer efek bagi perekonomian masyarakat yang semestinya ditingkatkan malah mengalami kemerosotan,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, sangat wajar jika pelaku wisata melakukan demo karena banyak perut yang menjadi korban akibat kebijakan ini. Ironisnya, lagi-lagi masyarakat yang disalahkan mengenai alasan konservasi ini. Padahal, masyarakat pelaku wisata hanya ingin mencoba memperjuangkan hidupnya dengan aksi protes, namun malah mendapat perlakuan represif dari aparat.
“Sudah jatuh ketiban tangga pula. Sepertinya bangsa ini sudah mulai kehilangan nurani,” keluh Hidayat.
Ia sepakat, kenaikan harga tiket masuk ke TN Komodo dibatalkan karena akan berdampak buruk bagi masyarakat. Kebijakan kenaikan HTM ke TN Komodo ini sangat tidak bijak, apalagi dilakukan saat daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi covid dan dalam masa pemulihan.
“Ditambah lagi dengan ancaman virus baru yaitu cacar monyet. Masyarakat kelas bawah selalu yang terkena imbas sangat berat,” sambung dia.
Menurut Hidayat, untuk konservasi alam di lokasi TN Komodo agar tetap terjaga kelestariannya tentunya ada cara yang lebih efektif. Tanggung jawab tersebut dapat dipikul oleh masyarakat secara bersama-sama yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengfungsikan petugas yang ada dalam mengendalikan pengunjung agar tidak merusak lingkungan.
“Dan tentunya hal-hal tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan penuh kedisiplinan,” tutup dia. (Akh/din)
