Jakarta (pilar.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan perang totalitas melawan ideologi radikalisme yang ada di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BTPN RI, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar saat bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senin (13/2/2023).
Salah upaya totalias BTPN memerangi radikalisme dilakukan dengan membangun kerja sama Pentahelix atau multi pihak.
Yakni, kerja sama yang dilakukan BTPN dengan merangkul berbagai pihak baik dalam wadah Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga maupun masyarakat luas untuk mencegah ideologi yang bertentangan konsepsi bangsa Indonesia.
“Ini adalah perang totalitas menghadapi ideologi terorisme yang tidak dapat diatasi oleh kelompok tertentu atau instansi tertentu tetapi, seluruh masyarakat kami libatkan,” tegas Kepala BNPT RI, Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Boy Rafli juga menyampiakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama tertentu. Namun, menurut Boy Rafli, jaringan terorisme memang menerapkan strategi dengan menyalahgunakan narasi-narasi dalam istilah agama untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Dia mengatakan BNPT RI akan terus berkomitmen dalam menuntaskan segala bentuk terorisme di tanah air, baik yang bermotif politik maupun ideologi.
Salah satu gerakan radikal yang saat ini coba dilawan oleh BTPN selaku koordinator dalam penanggulangan terorisme adalah Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Dimana, Boy Rafli menyebut bahwa BTPN coba memaksimalkan aspek pencegahan dan terus memberikan dukungan untuk upaya penindakan terhadap kasus terorisme yang bermuatan politik.
“Kami akan memaksimalkan peran koordinasi di Papua terutama aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal-pasal tindak pidana terorisme secara tegas, terukur, juga penuh dengan kewaspadaan karena kondisi geografis dan mereka (kelompok bersenjata) seolah-olah berbaur dengan masyarakat,” katanya.
Langkah-langkah yang disampiakan oleh BTPN RI tersebut, juga mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPR RI.
Dimana, Komisi III DPR RI mendukung upaya kolaborasi yang dilakukan BPTN dalam melakukan penanggulangan terorisme di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya rasa banyak kementerian yang bisa dikerjasamakan karena berkaitan dengan terorisme adalah berkaitan dengan seluruh aspek masyarakat Indonesia,” ujar anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si. (fat)