Jakarta (pilar.id) – Pemerintah kembali membuka keran ekspor crude palm oil (CPO) per 25 Mei 2022. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah juga wajib menjaga pasokan dalam negeri.
Menurut Tauhid, perlu kebijakan tambahan terkait cadangan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan domestik. “Karena belum ada kepastikan keamanan pasokan sampai akhir tahun untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Tauhid ketika dihubungi Pilar.id, di Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Terkait dengan respons internasional, Tauhid menyampaikan, pada akhir Mei saat pemerintah mengumumkan pelarangan eskpor minyak goreng, harganya tembus US$1.560 per metrik ton.
Namun, begitu pengumuman pembatalan larangan diumumkan, harga minyak kembali turun US$1.520 per metrik ton. Artinya, market menyambut baik yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, Tauhid memberikan catatan khusus terkait harga minyak di dalam negeri yang cenderung masih mahal. Meskipun pemerintah sempat mengklaim harga minyak goreng turun, faktanya penurunannya tidak signifikan.
“Kalau kita lihat masih sekitar 6 persenan, jadi masih jauh dari target Rp14 ribu,” kata Tauhid.
Tauhid berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait stabilitas harga minyak goreng. Sebab, belum ada titik temu antara harga internasional dengan harga keekonomian di dalam energi. Meskipun, ia memprediksi harga minyak di dalam negeri masih akan terus naik ke depan.
Pemerintah, lanjut Tauhid, bisa menyiapkan cadangan minyak nasional atau memberikan subsidi untuk biaya distribusi hingga pengepakan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan segera memperbaiki jaringan distribusi agar kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bisa berjalan baik.
“Atau sementara ini, pemerintah bisa mengandalkan Bulog untuk mendistribusikan harga minyak goreng tersebut,” kata dia. (ach/fat)
