Jakarta (pilar.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah mengunjungi kantornya untuk berdiskusi mengenai keberlanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kunjungan ini dilakukan beberapa waktu lalu dalam rangka mendapatkan informasi mendalam terkait digital ID dan SPBE.
Azwar Anas menjelaskan hal ini ketika menjawab pertanyaan mengenai masa depan SPBE setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024.
“Beberapa waktu lalu, Mas Gibran berkunjung ke kantor kami. Kami diminta menjelaskan terkait digital ID dan SPBE,” kata Azwar Anas seusai menghadiri SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/6/2024).
Tugas Wapres dalam Reformasi Birokrasi
Azwar Anas menjelaskan bahwa salah satu tugas utama Wakil Presiden adalah mengoordinasi reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih perlu mendapatkan pemahaman mendalam mengenai SPBE.
“Reformasi birokrasi berada di bawah koordinasi Wapres. Dalam rapat kabinet sebelumnya terkait SPBE, Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) juga hadir atas permintaan Presiden Joko Widodo. Kami optimis keberlanjutan SPBE dapat berjalan dengan baik,” jelas Azwar Anas.
Pada hari Senin, Presiden Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia Digital, sebuah tim digital pemerintah yang bertujuan mengintegrasikan layanan digital nasional. Azwar Anas menekankan bahwa Presiden berharap tidak ada lagi pengembangan aplikasi baru, kecuali untuk menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah ada.
“Presiden berharap tidak ada aplikasi baru kecuali untuk mengintegrasikan aplikasi yang ada. Pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga diminta untuk menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada. Sehingga, mulai September nanti, layanan GovTech akan berjalan dengan lebih mudah, sederhana, dan transparan,” ujar Azwar Anas. (mad/hdl)
