Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh stakeholder kesehatan, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota, untuk menyatukan langkah dan melakukan harmonisasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (rakorkesda) dengan tema “Harmonisasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dan kota dalam Mendukung Transformasi Kesehatan di Jawa Timur” di Hotel Novotel Surabaya pada Rabu (26/7/2023).
Dalam rakorkesda ini, Gubernur Khofifah menekankan lima poin bidang kesehatan yang harus diperkuat dalam Program Prioritas Kesehatan Tahun 2023. Poin-poin tersebut meliputi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, pencegahan dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TBC), serta penyakit katarostropik.
Penurunan AKI, AKB, dan stunting merupakan prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, AKI di Jawa Timur tahun 2022 mencapai 499 kasus. Namun, jumlah tersebut menurun menjadi 203 kasus pada Januari-Juni 2023. Meski angka tersebut lebih rendah daripada angka nasional, Gubernur Khofifah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berupaya menurunkan AKI sebanyak mungkin.
“Kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian ini, kita semua harus tetap bekerja keras,” ujarnya. Sementara itu, jumlah kematian AKB di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 3.172 bayi, dan data per 1 Juli 2023 mencatat 1.502 bayi meninggal. Gubernur Khofifah juga mengungkapkan laporan dari kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menyebutkan adanya 216 kematian ibu dan 1.618 kematian bayi hingga 30 Juni 2023.
Untuk mencapai target yang baik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan kunjungan pemeriksaan ibu hamil hingga 6 kali selama masa kehamilan, memberikan pendampingan kepada ibu hamil risiko tinggi, serta melakukan edukasi program kesehatan ibu dan anak secara rutin. Selain itu, pihaknya juga menyusun panduan praktik klinis program kesehatan ibu dan anak, melakukan pendampingan dari rumah sakit pemerintah provinsi ke rumah sakit kabupaten dan kota, serta memperkuat kemitraan melalui forum penurunan AKI dan AKB di provinsi Jawa Timur.
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan stunting yang merupakan prioritas kesehatan. Menurut survei status gizi Indonesia (SSGI) oleh Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Jawa Timur mencapai 19,2 persen, yang diharapkan dapat menurun hingga 14 persen pada tahun 2024.
Upaya percepatan penurunan stunting melibatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin setiap bulan dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, dilakukan sosialisasi massif mengenai stunting, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Tak hanya fokus pada penurunan AKI, AKB, dan stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan penyakit tuberkulosis paru (TBC). Jawa Timur menduduki posisi kedua di tingkat nasional dalam penemuan kasus TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030.
Upaya menanggulangi penyakit menular tersebut melibatkan penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit TBC, serta pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC di provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa strategi “Temukan Obati Sampai Sembuh” (TOSS) merupakan langkah yang tepat untuk memutus rantai penularan TBC di masyarakat.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, upaya penataan sistem rujukan penyakit katarostropik juga menjadi pilar transformasi kedua yang ditekankan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam upaya penataan sistem rujukan penyakit tersebut dengan melibatkan seluruh rumah sakit pengampu nasional.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi kepada 23 kabupaten dan kota yang berupaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 60 persen maupun yang berupaya mempertahankan UHC. Dia berharap akses dan layanan kesehatan berkualitas dapat merata di seluruh wilayah Jawa Timur dengan dukungan clinical guidelines yang terstandar dan sistem rujukan yang berbasis kompetensi.
Capaian yang baik di bidang kesehatan akan memberikan dampak positif pada quality of life masyarakat di Jawa Timur seiring dengan perkembangan industri manufaktur yang signifikan. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang kualitatif dan merata bagi masyarakat sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Khofifah dengan tujuh rumah sakit pengampu nasional sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada Bupati dan Wali Kota atas capaian penurunan AKI, intervensi spesifik stunting, capaian tertinggi pencegahan TBC, penggunaan vaksinasi Covid-19 Inavac (produk dalam negeri) periode Januari-Juli 2023. (tok/hdl)
