Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, terus memperkuat komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk memperluas pelayanan dan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mereduksi angka kemiskinan di Jawa Timur.
“Guna mewujudkan Jatim Sejahtera, Jatim Berkah, dan Jatim Harmoni sesuai dengan semangat Nawa Bhakti Satya, kami telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyaluran berbagai bantuan sosial,” kata Gubernur Khofifah pada Senin (8/1).
Langkah-langkah konkrit yang diambil untuk mengurangi kemiskinan melibatkan penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin, peningkatan pendapatan mereka, serta upaya menekan angka kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
“Langkah-langkah ini merupakan bentuk sapaan dan intervensi sektor sosial yang perlu diperkuat,” tambahnya.
Salah satu langkah penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Program PKH Plus bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang memiliki anggota keluarga lansia di atas 70 tahun. Lansia penerima manfaat PKH Plus mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun yang dibagi dalam empat tahap penyaluran.
Sejak tahun 2019 hingga 2023, program ini telah mencakup 255.000 lansia, dengan peningkatan sasaran dari 50.000 menjadi 55.000 lansia pada tahun 2023.
“PKH Plus adalah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan lansia kurang mampu, dan sekaligus sebagai langkah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Masyarakat rentan ini harus mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkap Gubernur Khofifah.
Program ASPD, yang memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas berat, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 dengan sasaran 3.000 Penerima Manfaat (PM). Pada tahun 2021-2023, jumlah PM bertambah menjadi 4.000 per tahun. Setiap PM menerima bantuan sebesar Rp3,6 juta per tahun, yang disalurkan dalam empat tahap.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya program-program lain untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pengembangan kewirausahaan bagi eks klien UPT, bantuan stimulan untuk klien UPT, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT).
Pada tahun 2023, program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp1,5 juta kepada keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem. Bantuan ini telah mencapai 15.374 PM di 15 kabupaten. Program KUBE memberikan bantuan sebesar Rp3 juta kepada 1.111 PM di seluruh Jawa Timur. Sedangkan bantuan WRSE yang diberikan untuk modal usaha, telah mencapai 540 PM pada tahun 2023.
Gubernur Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional. Pada tahun 2023, beliau memberikan tali asih sebesar Rp2,5 juta melalui rekening Bank Jatim, serta souvenir sebagai bentuk penghargaan.
Untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah kantong kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan intervensi melalui program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan upaya mitigasi di wilayah rawan bencana. Gubernur Khofifah menekankan bahwa respons cepat terhadap bencana dan upaya mitigasi sangat membantu masyarakat yang terdampak.
Selain itu, pilar-pilar sosial, terutama Tagana, turut aktif dilibatkan dalam menyukseskan berbagai program. Tagana secara masif terlibat dalam upaya mitigasi bencana dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, termasuk pendirian dapur umum dan Layanan Dukungan Psikososial (LDP).
Hasil dari berbagai upaya tersebut sangat positif, dengan Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur mencapai 2,23 persen, yang kemudian turun menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
Data BPS juga menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Timur per Maret 2023 sebesar 10,35 persen, turun 0,14 persen poin dari September 2022 (10,49 persen), dan turun 0,03 persen poin dari Maret 2022 (10,38 persen).
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk pilar-pilar sosial di Jawa Timur yang turut serta dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Kami mengapresiasi kontribusi pilar sosial yang luar biasa,” tutup Gubernur Khofifah.
Selain penghargaan Antara Award dari Antara Jatim dan Jatim Bangkit Awards dari JTV, Dinas Sosial Jawa Timur juga menerima 13 penghargaan dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi, termasuk Juara III Ideathon dari Kemenpan RB dan USAID, MURI sebagai Penyelenggara Mengaji Bahasa Isyarat Disabilitas Tuli Terbanyak, serta KI Award 2023 sebagai Badan Publik Informatif OPD Pemprov Jawa Timur dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Prestasi juga diraih oleh penerima manfaat, seperti keberhasilan PM disabilitas netra dan anak asuh UPT PPSAA dalam berbagai ajang kompetisi dan seleksi. (riq/hdl)
