Jakarta (pilar.id) – Dalam konteks peningkatan pemahaman terhadap isu-isu krusial terkait Pilpres 2024, Polieco Digital Insights Institute (PEDAS) mengadakan diskusi bertajuk Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha.
Acara ini, yang digelar pada Senin (28/8/2023) di Jakarta Pusat, mengupas peran ekonomi dalam panggung politik Indonesia.
Pasca tiga tahun keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang melanda global, termasuk Indonesia, isu ekonomi menjadi fokus utama bagi pemilih Indonesia menjelang Pilpres 2024.
Dalam rangka memulihkan dan mengembangkan perekonomian pasca pandemi, pemilihan pemimpin yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan ekonomi menjadi semakin krusial.
Para pembicara dalam diskusi ini terdiri dari tokoh-tokoh ternama dalam dunia usaha dan ekonomi. Di antaranya adalah Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong, Wakil Ketua Umum KADIN Mulyadi Jayabaya, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira, dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO Sarman Simanjorang (mewakili Ketua Umum APINDO).
Selain itu forum juga menghadirkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy dan perwakilan dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). Diskusi ini dipandu oleh Budi Adiputro, Co-founder Total Politik.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, dalam diskusi tersebut, menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi dalam Pilpres 2024.
Salah satunya adalah transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi.
“Kemajuan suatu negara tercermin dalam banyaknya pengusaha, bukan hanya yang berskala mikro. UMKM perlu peluang untuk tumbuh. Transformasi dan digitalisasi bisa menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan UMKM, terutama di sektor pertanian,” ungkap Anggawira.
Selain itu, Anggawira memberi apresiasi terhadap kepemimpinan Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui ekspor komoditas.
“Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar Indonesia dapat menghindari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju. Pendekatan kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi layak diapresiasi karena stabilitas menjadi kunci bagi pertumbuhan positif,” tegas Anggawira.
Namun, di lapangan, pengusaha sektor swasta sering bersaing dengan BUMN dalam mendapatkan dukungan pendanaan. Anggawira menggarisbawahi peran BUMN yang tidak hanya finansial, tetapi juga berkaitan dengan Pelayanan Publik (PSO).
“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kepentingan publik, keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya dalam aspek finansial, melainkan juga profitabilitas secara menyeluruh. Untuk mencapai hal ini, diperlukan strategi bersama sehingga Indonesia menjadi kesatuan yang kokoh, dengan BUMN yang kuat dalam meningkatkan daya saing global,” papar Anggawira.
Selain itu, Anggawira mengangkat isu suku bunga yang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ia menegaskan perlunya langkah perlahan dalam menurunkan suku bunga agar pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.
“Terhadap suku bunga yang masih tinggi, kita perlu merumuskan solusi, termasuk subsidi bunga dan kredit. Dibutuhkan juga skema perbankan yang mendukung program hilirisasi kita,” tutur Anggawira, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO).
Dengan berbagai pandangan yang dikemukakan oleh narasumber, masyarakat Indonesia akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini akan membentuk arah pembangunan ekonomi di masa mendatang.
“Kami belajar dari Pilpres sebelumnya mengenai stabilitas dan harapan akan adanya kelanjutan dari berbagai platform pembangunan yang telah ada. Harapannya, isu ekonomi dapat dirinci oleh calon pemimpin kita ke depan agar kami di dunia usaha dapat menggali potensinya,” pungkas Anggawira. (usm/ted)