Surabaya (pilar.id) – Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023. Menurut hasil survei IKP Indonesia yang diadakan oleh Dewan Pers, IKP Jatim mencapai angka 76,55. Hal ini menandai peningkatan sebesar 3,67 poin dibandingkan dengan tahun 2022 dan merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan capaian ini, Jawa Timur masuk ke dalam kategori cukup bebas, melebihi rata-rata nasional yang sebesar 71,75.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa peran pers sangat penting dalam pembangunan sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers merupakan jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Gubernur Khofifah pada Jumat (13/10/2023).
Khofifah menekankan bahwa pers harus tetap independen dan menjaga kebebasannya sehingga pemerintah bisa lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat. Menurut hasil survei Dewan Pers, nilai IKP Jatim 2023 didapatkan dari tiga aspek, yaitu Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30).
Dalam beberapa tahun terakhir, IKP Jatim menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, nilai IKP Provinsi Jawa Timur berada di angka 69,40. Kemudian, angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 75,89. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan angka 72,88, namun IKP Jatim kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 76,55.
Gubernur Khofifah menganggap tingginya IKP Jatim sebagai indikasi bahwa kolaborasi, konsolidasi, dan demokrasi berjalan dengan baik. Semua pihak harus menjaga kebebasan pers yang sehat dan konstruktif.
Meskipun demikian, Khofifah menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pers. Hal ini untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pers yang objektif dan adil.
“Pers harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat. Bebas dari hoaks dan informasi yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan,” tambahnya.
Menghadapi tahun politik, Gubernur Khofifah berharap pers di Jawa Timur dan Indonesia dapat menjadi sumber informasi yang benar, akurat, dan seimbang bagi masyarakat, terutama di tengah banjir informasi di media sosial. Pers diharapkan tetap menjadi rujukan yang dapat diandalkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. (hdl)
