Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dikritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. Amien mengomentari isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menilai, pernyataan Amien Rais yang melontarkan kritik keras terhadap Jokowi-Luhut lebih condong pada upaya penggiringan opini publik bahwa kinerja pemerintahan saat ini buruk.
Penilaian timpang Amien Rais dan pihak lain yang mengkritik Jokowi-Luhut antara sisi baik dan buruk dalam pemerintahan tentu berpotensi pada semakin memperdalam polarisasi publik.
“Idealnya memang demikian (kebaikan atau kesuksesan pemerintah diungkap juga ke publik), apalagi Amien juga punya latar belakang sebagai seorang akademisi. Seharusnya berimbang dalam memberikan kritikan pada pemerintah,” kata Wasisto, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, kata Wasisto, tujuan Amien mengkritik Jokowi-Luhut untuk mencari panggung politik dengan berposisi sebagai guru bangsa maupun mesias politik.
Menurut dia, aksi eks Ketua MPR itu bisa dilihat dalam sejumlah arti dan tujuan. Pertama, ia melihat Amien sebagai politikus senior yang ingin Indonesia tidak keluar dari komitmen reformasi, terutama soal wacana 3 periode.
Istilah kedua, Amien ingin mengambil peran sebagai pemimpin oposisi utama yang mengkritik kebijakan presiden. Ia ingin memainkan peran seperti saat menjadi pelopor demokrasi yang berupaya menjatuhkan pemerintahan orde baru.
Di sisi lain, Amien sudah lama membangun blok politik anti-Jokowi. Keberadaan Jokowi, dalam kasus Amien, adalah alat untuk membuat mantan dia itetap eksis di perpolitikan Indonesia.
“Artinya, Amien Rais memang membutuhkan sosok yang bisa dijadikan rival agar tetap bisa berkiprah dalam politik Indonesia seperti halnya rivalitas Amien Rais dengan Suharto maupun Amien Rais dengan Gus Dur,” ujarnya.
Melalui channel YouTube-nya, Amien Rais berharap, Jokowi dan pemerintahannya bisa mengakhiri kekuasaan pada Oktober 2024 mendatang sebagaimana amanat konstitusi. Artinya, tak ada lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan tetap patuh pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ia pun meminta kepada Jokowi dan Luhut tak membuat gerakan politik untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti zaman Orde Baru .
“10 tahun belum cukup, masih mau lagi. Jika tiga periode tak kita halangi, itu bakal macam-macam,” kata Amien di channel YouTubenya, Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022). (her/din)
