Sanggau (pilar.id) – Hingga di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Sanggau, berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tercatat 26,2 persen
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sanggau, Aloysius Yanto menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan sangat serius telah melakukan berbagai cara dalam upaya penurunan percepatan angka kasus-kasus gagal tumbuh pada anak atau stunting.
“Hal itu merupakan komitmen Bupati Sanggau, guna menunjang komitmen Bupati itu, kami dengan melibatkan OPD lainnya telah membuat program rencana aksi percepatan penurunan stunting. Dan kami sangat optimis dengan kebersamaan dan kerja keras semua pihak angkan stunting Sanggau di Tahun 2024 bisa berada di 13,99 persen,” ungkap Aloysius usai menghadiri kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting Komisi IX DPR RI dan BKKBN Kalbar di Sanggau.
Menurutnya dari update jumlah kasus stunting melalui aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tercatat 18,94 persen.
“Target intervansi stunting terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau di tahun 2020 angka angka kasus stunting kita sebesar, 28,5 persen atau terjadi pada 3119 anak. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 25,99 persen atau 2854 anak, tahun 2022 ini turun lagi menjadi 22,49 persen atau 2462 anak. Kami yakin di tahun 2023 angka itu akan turun menjadi 17,99 dan di tahun 2024 kami akan mampu menurunkan kasus stunting di angka 13,99 persen,” urai Aloysius.
Ia menjelaskan, dalam merealisasikan melalui komitmennya, Bupati Sanggau telah menindaklanjuti hal itu dengan membentuk Satgas dan membentuk Tim Percepatan Penuruan Stunting (TPPS). Pembentukan TPPS ini juga oleh Bupati Sanggau diintruksikan harys dibentuk hingga ke tingkat desa. Dan rencana aksi hingga saat ini sandang terus berjalan.
Menanggapi minimnya serapan dana penanganan stunting di Kabupaten Sanggau, Aloysius menjelaskan masih menimnya serapan dana olokasi khusus itu disebabkan karena saat ini OPDKB dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan stunting menghadapi perencanaan dengan mengunakan aplikasi yang relative baru seperti aplikasi SIPD dan lainnya.
Hal itu, baik pada perenapan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)nya.
Aloysius mengakui memang hingga pertengahan Juli 2022 baru terserap 2,17 persen. Hal itu karena masih ada yang masih 0 persen penyerapannya, seperti pada penyerapan DAK fisik dengan pagu dana Rp 896.619.000 penyerapan 0 persen, kemudian untuk dana stunting dari Rp 2.765.780.000 penyerapannya 0 persen.
Sementara untuk pagu dana BOKB yang disediakan sebesar Rp 5.105.664.900 baru terserap 1,67 persen atau Rp 85.084.100.
“Kami akui khusus untuk tahun ini penyerapan dana-dana itu agak terlambat, namun hingga saat ini penyerapan dana-dana itu terus berproses sesuai dengan pembiayaan kegiatan penanganan stunting yang semakin masif kami lakukan,” paparnya.
Ia menambahkan, dana-dana yang ada selain untuk kegiatan lain, juga sudah siap di transfer kepada tim pelaksanaan kegiatan melalui Kantor Pos.
“Kami yakin walau nantinya tidak 100 persen, dana-dana tersebut akan benyak terserap untuk pembiayan kegiatan penanganan stunting ini,” pungkas Aloysius. (din)
