Jakarta (pilar.id) – Bencana memberikan dampak terhadap jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Istana Bogor, Rabu (23/2/2022).
Presiden Jokowi menegaskan, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044. Rencana tersebut harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.
“Tahapan harus dilakukan secara disiplin dan konsisten. Bangsa Indonesia harus tangguh terhadap bencana,” ujar Jokowi secara langsung dari Istana Bogor.
Pada kesempatan itu, Presiden secara khusus menyampaikan lima arahan kepada BNPB sebagai pilar penanggulangan bencana. Pertama, BNPB diharapkan untuk terus berbenah diri dengan budaya kerja dengan nilai-nilai berkualitas.
“Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adatif,” ujarnya.
Ini dilatarbelakangi bencana yang dapat terjadi setiap saat dan tidak terduga kekuatannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Bencana seperti gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah. Namun, ada kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.
Presiden Jokowi mencontohkan upaya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk pencegahan banjir dan tanah longsor.
“Di beberapa daerah ini dilakukan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, agar penanaman vetiver lebih digalakkan,” pesannya.
Upaya tersebut harus dilakukan secara sinergi antara BNPB dan kementerian-lembaga, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Ketiga, infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan upaya penanaman vegetasi untuk mengurangi dampak bahaya tsunami dan cuaca ekstrim.
Presiden menggambarkan fenomena perubahan iklim dunia yang akan semakin mengerikan. “Semua negara sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada dan ada karena perubahan iklim,” ujarnya.
Mengantisipasi dan mengurangi dampak tsunami, Kepala Negara mencontohkan penanaman mangrove dan tanaman asosiasi, seperti nipah, cemara pantai, ketapang, nyamplung dan kelapa. Ia meminta untuk penanaman di daerah pesisir pantai yang memiliki potensi bahaya tsunami atau pun cuaca ekstrim.
Kemudian, jalur evakuasi harus disiapkan dan instrumen peringatan dini untuk menyelamatkan nyawa manusia harus terus disiagakan. Instrumen tersebut harus diperbaharui dan dicek secara rutin. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh BNPB tetapi juga kementerian-lembaga, namun Jokowi meminta BNPB untuk selalu mengingatkan demi keselamatan rakyat.
Keempat, BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Hal ini harus dilakukan dengan perencanaan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi bencana.
“Pengarusutamaan yang tangguh bencana harus ditingkatkan,” ujar presiden.
Kelima, Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanan berkelanjutan di daerah rawan bencana. Ia juga mengatakan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini mulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi,” ujarnya.
Di akhir arahan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa agenda Indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua pihak. Ia mengajak para pemangku kepentinga untuk merangkul kekuatan dan potensi di masyarakat untuk wujudkan masyarakat tangguh bencana.
Pembukaan Rakornas PB 2022 ini dihadiri para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi VIII DPR RI, para pemimpin daerah, kepala lembaga, mitra lokal dan internasional serta peserta rakornas dari BPBD provinsi, kabupaten dan kota. (her/hdl)
