Jakarta (pilar.id) – Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak adalah konstitusional. Sehingga, aturan yang ada di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memiliki kecacatan.
Hal tersebut, disampaikan oleh MK terkait dengan penolakan permohonan uji materi UU tersebut yang diajukan oleh Partai Gelora. Sehingga, Juru Bicara MK, Fajar Laksono merasa perlu untuk kembali menegaskan perkara tersebut.
“Keserentakan pemilu yang itu sudah dipertimbangkan di dalam putusan-putusan sebelumnya,” kata Fajar dalam diskusi daring Gelora Talks bertajuk “Menyoal Putusan MK Atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas”, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Fajar mengatakan penjelasan tafsir konstitusional MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak sudah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Ia juga menjelaskan bahwa pada perkembangan selanjutnya di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah menjelaskan beberapa kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Itu sudah dipertimbangkan semua pilihan penafsiran itu,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Tim Kuasa Hukum Partai Gelora Untuk Judicial Review Said Salahudin mengatakan bahwa uji materi terkait penyelenggaraan Pemilu serentak yang diajukan pihaknya ke MK memiliki relevansi dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
“Alternatifnya adalah dengan memisahkan kembali Pileg dengan Pilpres,” terang Said.
“Kalau Pileg diselenggarakan lebih dulu, partai mana yang dapat kursi dan suara di Pemilu 2024 maka mereka inilah yang diberi hak untuk mengusulkan walaupun masih pakai presidential threshold,” sambungnya.
Sebelumnya pada Kamis (7/7/2022) lalu, MK menolak permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan Partai Gelora terkait keserentakan Pemilu, yang mengusulkan pemisahan waktu penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. (fat)
