Surabaya (pilar.id) – Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menyatakan, bahwa bukan tidak mungkin varian Omicron bisa mengantikan posisi varian Delta yang sekarang masih menjadi atau mendominasi kasus covid-19 di Indonesia.
Dia khawatir, jika pemerintah tidak segera melakukan antisipasi atau mitigasi, kemungkinan buruk bahwa bisa terjadi. Karena varian Omicron sudah terlihat penyebarannya dan cukup cepat.
“Kalau tidak diwaspadai atau tidak segera diantisipasi, tentu akan membuat kemungkinan buruk bisa saja terjadi,” kata Laura kepada Pilar.id, Selasa (21/12/2021).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marivest), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan skenario yang dibagi berdasarkan ambang batas (threshold) kasus harian serta angka kematian
“Pemerintah siapkan langkah-langkah forward looking, atau bahasa tentaranya kontingensis, tindakan-tindakan darurat manakala itu terjadi,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring.
Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali ini mengungkapkan, skenario penanganan itu diterapkan berdasarkan perubahan jumlah kasus harian, tingkat perawatan di rumah sakit, dan tingkat kematian.
Luhut mengatakan, pemerintah akan menggunakan ambang batas (threshold) 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara 2.700 kasus per hari.
“Kami threshold 10 juta penduduk per hari, atau 2.700 kasus per hari. Tetapi kami akan mulai pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan RS dan tingkat kematian di nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2,” kata dia.
Selain itu, kata Luhut, pemerintah akan terus mengawasi pergerakan masyarakat, terlebih menjelang libur Natal dan tahun baru. Dia juga menyoroti jumlah wisatawan yang naik cukup signifikan dibanding pekan lalu.
“Pemerintah terus mewaspadai hal ini dengan mendorong seluruh pemerintah daerah beserta Forkompimda setempat agar kembali mengontrol kebijakan penerapan PeduliLindungi yang saat ini penggunaan mingguannya turun di 74 persen kabupaten kota di Jawa-Bali,” kata Luhut. (her)
