Jakarta (pilar.id) – Sampai Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan 17,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terdigitalisasi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang memicu transformasi digital.
“Kami percaya bahwa digitalisasi akan membuat transaksi UMKM lebih mudah dilakukan, memungkinkan mereka untuk mengakses pasar baru, dan juga memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien,” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-6 yang dipantau di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Pemerintah menargetkan sebanyak 40 juta UMKM telah terdigitalisasi pada 2024 yang didorong oleh pembiayaan pembangunan satelit Palapa Ring dan Based Transceiver Station (BTS) untuk menghubungkan internet di 20 ribu desa di Indonesia.
Selain pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, dan pelaku usaha swasta besar juga turut meningkatkan kapasitas UMKM dan mendorong mereka melakukan digitalisasi.
“Dukungan pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM, maka kita perlu juga menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademisi, dan sektor swasta,” urainya.
Digitalisasi juga diharapkan mempermudah UMKM mengakses pembiayaan karena sekitar 80 juta UMKM belum memiliki akses kepada pembiayaan formal, padahal 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja.
Pemerintah telah menyediakan platform pembiayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang sampai semester I 2022 telah disalurkan kepada 3,79 juta UMKM.
“Kami juga menyediakan alokasi pembiayaan dalam skema syariah yang juga dapat menjadi pilihan bagi UMKM. Dari total alokasi KUR di 2022 sekitar Rp 313,7 triliun, kami telah mengalokasikan untuk pembiayaan (KUR) skema syariah sebesar Rp20,7 triliun,” pungkasnya. (din/Antara)
