Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, meminta agar polemik anggaran pemilu ini segera diselesaikan. Jika tidak, hal itu akan membuka spekulasi politik di masyarakat.
“Termasuk potensi ke arah penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden dengan dalih kondisi krisis ekonomi dan keadaan darurat,” kata Ari kepada pilar.id, Jumat (5/8/2022).
Total anggaran yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.
Oleh karena itu, kata dia, urusan anggaran ini harus segera diselesaikan agar penyelenggara pemilu bisa fokus ke proses tahapan Pemilu 2024 serta menghindari polemik serta spekulasi politik yang hanya bikin gaduh.
Ia menyarankan pemerintah dan KPU untuk duduk bersama meluruskan polemik terkait persoalan anggaran Pemilu 2024 yang dicicil.
Dia menyebut, bila persoalan tersendatnya anggaran Pemilu 2024 ada pada penganggaran atau mekanisme tata kelola proses anggaran maka harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa.
Menurut Ari, hal tersebut perlu diluruskan agar polemik terkait tersendatnya anggaran Pemilu 2024 tidak mengganggu proses dan tahapan pemilu menjadi tak optimal, serta memunculkan kegaduhan publik dan memunculkan narasi terkait penundaan pemilu.
“Jangan sampai hanya persoalan anggaran ini, riuhnya mengganggu fokus kita terhadap tahapan pemilu yang sudah berlangsung,” kata dia. (her/din)