Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor setelah lebih dari 100 desa di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat terendam banjir pada Jumat, (15/7/2022).
“Status tanggap darurat tersebut terhitung 14 hari sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022 mendatang,” Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Senin (18/7/2022).
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB, 14 kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Cikajang, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Cigedug, Bayongbong, Tarogong kaler, Samarang, Banyuresmi, Cibatu, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Banjarwangi dan Singajaya. Sebanyak 6.031 Kepala Keluarga (KK) atau 18.873 jiwa terdampak dan 649 jiwa diantaranya mengungsi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaporkan update kerugian meteril sebanyak 4.035 unit rumah terdampak dengan 11 unit diantaranya rusak berat, 13 kantor pemerintah rusak sedang, 10 kantor pemerintah rusak ringan, 2 unit fasilitas pendidikan rusak sedang, dan 3 unit fasilitas Pendidikan rusak ringan. Selain itu, tercatat sedikitnya 17.077 hektar kolam ikan milik warga terdampak.
Tim Tanggap Darurat BNPB didampingi BPBD Kabupaten Garut telah meninjau salah satu lokasi banjir di Desa Kulon, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Ciwalen. Lokasi ini dipilih dikarenakan rumah warga berada disamping aliran Sungai Cimanuk dan diperkirakan lokasi paling parah terdampak banjir dan longsor.
“Meski telah surut, banjir menyisakan material lumpur yang menutupi jalan dan rumah warga,” kata dia.
Adapun, kata Muhari, warga secara bergotong royong dibantu BPBD, TNI, Polri, dinas terkait dan relawan membersihkan material lumpur. Sementara itu, material longsor yang menutupi jalan di Kampung Cigayun dan Desa Sukamulya telah selesai dibersihkan oleh Dinas PUPR, sehingga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat.
Petugas hingga saat ini terus melakukan pendataan khususnya untuk rumah warga yang hanyut atau hilang tersapu banjir. Melalui Rapat Koordinasi Darurat bencana banjir dan tanah longsor, direncanakan untuk rumah warga yang berada di bantaran sungai akan di relokasi.
Sementara itu, berbagai bantuan telah disalurkan kepada korban terdampak banjir dan longsor, diantaranya bantuan logistik dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan Jasa Marga Provinsi Jawa Barat.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bahaya banjir susulan.
“Menghadapi bahaya banjir, pemerintah daerah bersama warga dapat secara rutin dapat membersihkan saluran air, normalisasi sungai, melakukan perbaikan dan penguatan tanggul, serta menghijaukan kembali daerah resapan air di hulu dan sepanjang aliran sungai,” tutupnya. (her/hdl)
