Jakarta (pilar.id) – Drama antara PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo masih terus berlanjut. Setelah PDI Perjuangan mengeluarkan sanksi lisan kepada Ganjar akibat pernyataan siap menjadi Calon Presiden (Capres) 2024, muncullah baliho bergambar Ganjar.
Di baliho dengan dominasi warna merah tersebut, ada wajah Ganjar Pranowo dengan kutipan kalimat, “Petugas Partai Harus Nurut. Saya Setuju.” Baliho tersebut, terpasang di sejumlah titik di Jakarta.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, kemunculan baliho Ganjar ini sejalan dengan manuver politiknya selama ini. Situasi tersebut justru semakin menegaskan jika drama politik di PDI Perjuangan adalah bagian dari propaganda untuk meninggikan daya tawar Ganjar sebagai kandidat calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan.
“Artinya, Ganjar sengaja diperankan sebagai kader yang tertindas untuk kemudian mendulang simpati. Jadi, ini satu rangkaian panjang yang memang sejak awal PDIP telah membangun nama besar Ganjar dengan berbagai opini,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).
Kuotasi “Petugas Partai Harus Nurut” berasal dari pernyataan Ganjar Pranowo dalam wawancara dengan salah satu media nasional pada 31 Mei 2021. Pernyataan Ganjar itu dalam konteks menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya yang menyinggung soal kesetiaan kader partai. Dalam pidatonya pada 30 Mei 2021. Megawati juga mempersilakan kadernya keluar jika tidak mau menjadi petugas partai.
Kata Dedi, ada banyak faktor mengapa PDI Perjuangan memilih jalur emosional dalam mempromosikan Ganjar.
Pertama, selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar tidak memiliki gagasan dan implementasi program unggul, sehingga jika mereka menyasar soal prestasi dalam propaganda politik, akan jauh tertinggal dengan Anies Baswedan yang saat ini cukup kuat membangun rivalitas.
Kedua, Ganjar adalah tokoh pilihan Presiden Jokowi, sehingga sangat mungkin PDI Perjuangan merestui pilihan itu, meskipun harus mengorbankan nama baik Puan Maharani. Tetapi ini politik, apa saja bisa terjadi.
“Hematnya, PDI Perjuangan dan Ganjar, sama-sama sedang membangun narasi untuk menyiapkan Ganjar di Pilpres 2024. Hanya saja cara yang dipakai sama persis dengan apa yang dilakukan pada Jokowi, memgambil sisi remeh, soal personal, ketertindasan yang direkayasa,” ujarnya.
Dinamika politik berjalan dinamis, ketika berbagai lembaga survei publik merilis hasil jajak pendapat publiknya terkait elektabilitas tokoh-tokoh yang dianggap layak maju menjadi calon pemimpin nasional pada Pemilu 2024.
Ganjar Pranowo adalah satu dari sekian banyak figur yang kerap mendapatkan rating elektabilitas tinggi di berbagai hasil survei publik. Peta inilah yang kemudian dinilai banyak kalangan menjadi salah satu sumber “gesekan” internal antara Ganjar Pranowo dengan PDIP.
Pada perkembangan selanjutnya, akibat pernyataannya di sebuah media terkait kesiapannya menjadi calon presiden di Pemilu 2024, Ganjar mendapatkan sanksi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. Sanksi dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PDI-P yang diwakili Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun pada 25 Oktober 2022.
Sanksi tertulis terhadap Ganjar tersebut disebut untuk menegaskan bahwa keputusan nama calon presiden yang diusung PDIP hanya boleh diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menanggapi sanksi tersebut, Ganjar meminta maaf dan akan fokus pada tugas sebagai Gubernur.
Sebelumnya, sejumlah spanduk, baliho hingga billboard bernuansa dukungan kepada Ganjar Pranowo marak bertebaran di sejumlah daerah. Misalnya saja di Mamuju Sulawesi Barat adanya spanduk-spanduk yang menampilkan foto Ganjar dengan kuotasi “Ganjar Presidenku” bersamaan dengan kunjungannya ke daerah itu pada pekan pertama Oktober 2022.
Sementara di Yogyakarta, pascapenjatuhan sanksi tertulis pada Ganjar, aksi dukungan dilakukan oleh ratusan orang dengan menggelar doa dan pemotongan tumpeng sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Satu Doa untuk Mas Ganjar dan Indonesia” di kawasan Tugu Jogja pada 28 Oktober 2022. (her/fat)
