Jakarta (pilar.id) – Parlemen yang efektif diperlukan untuk dapat memberikan legitimasi peran pemerintah yang menjadi semakin besar pada masa pandemi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20 pada 6-7 Oktober 2022 yang mengusung tema “Parlemen Lebih Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan” menegaskan peran parlemen dalam proses pemulihan pascapandemi COVID-19.
“Tema P20 tahun 2022 juga memiliki karakter spesifik terkait peran parlemen dalam proses pemulihan, yaitu, pertama, parlemen yang lebih kuat memberi landasan bagi pelaksanaan tugas parlemen secara efektif,” tutur Puan, saat pertemuan perdana atau “kick off meeting” Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/6/2022).
Kembali dijelaskannya peran kedua, saat pandemi, pemerintah di berbagai negara telah melakukan tindakan darurat atau emergency measures yang di antaranya membatasi kebebasan bergerak dan berkumpul.
“Parlemen harus menjalankan fungsi, sehingga penanganan pandemi dilakukan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan akuntabel. Pelaksanaan berbagai fungsi parlemen diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemulihan,” cetusnya pula.
Ketiga, menurut dia, parlemen perlu mendorong pemulihan pascapandemi secara berkelanjutan dan dengan semangat membangun lebih baik. Karena itu, dia menilai, P20 harus memperkuat agenda G20 untuk konsolidasi pemulihan global yang inklusif, resilien, dan hijau.
Puan menjelaskan, peran parlemen keempat yaitu terkait agenda pemulihan pascapandemi juga perlu berkontribusi bagi upaya mengatasi berbagai permasalahan global yang dihadapi saat ini.
“Isu krisis pangan dan inflasi yang dihadapi negara berkembang harus ditangani segera. Ancaman krisis pangan dan inflasi akan menambah tekanan berat bagi penduduk miskin,” cetusnya pula.
Diakuinya, P20 dibentuk sebagai salah satu Engagement Group G20 untuk membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20.
Karena itu, dia menilai, P20 dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen; memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antarnegara; dan memperkuat interaksi dan jejaring antara para ketua parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra.
“Untuk mewujudkan solusi permanen berbagai permasalahan global, dibutuhkan dukungan politik di dalam negeri. Dukungan politik parlemen akan memperkuat legitimasi berbagai agenda G20,” jelasnya.
Dijelaskannya, parlemen dapat menjadi penghubung untuk menyampaikan agenda G20 kepada konstituennya karena sesuai fungsinya, parlemen memberi landasan hukum di dalam negeri, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen G20.
Menurut dia, sebagai hasil dari P20, diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang mendorong adanya aksi nyata penyelesaian berbagai masalah global tersebut.
“Kesepakatan P20 ini merupakan wujud komitmenbahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman; Kita berusaha membangun suatu dunia, dimana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai; Kita berusaha membangun suatu dunia, dimana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang,” urainya lagi.
Hadir dalam acara pertemuan perdana P20 tersebut, antara lain Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ghilang Dhielafararez dan para anggota BKSAP.
Selain itu, juga dihadiri antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. (din/Antara)
