Jakarta (pilar.id) – Beberapa waktu lalu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan pernyataan politik dan mengajak masyarakat dan pemerintah berpikir kembali terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 layak untuk ditunda dengan dalih tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut, membuat Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tercengang.
Menurutnya, pernyataan Bambang Soesatyo tidak tepat. Sebab, proses Pemilu 2024 sudah berjalan. KPU sudah terbentuk dan verifikasi parpol peserta Pemilu sudah selesai. Bahkan, Saiful Mujani menyebut bahwa meski indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggi namun, sebagian besar dari mereka juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal tersebut disampaikan oleh Saiful Mujani saat bedah politik bertajuk “Kinerja Presiden dan Penundaan Pemilu” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (29/12/2022).
Beberapa bulan terakhir, kata Saiful, semua sudah berpikir tentang Pemilu 2024. KPU sudah terbentuk dan sudah bekerja. Partai-partai politik sudah diverifikasi dan sudah diketahui partai mana saja yang lolos untuk menjadi peserta pemilu.
Disebutkan nya, SMRC memiliki data tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi sejak 2015. Tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi cenderung mengalami penguatan.
Pada periode kedua, tingkat kepuasan ini rata-rata 70 persen. Pada survei terakhir di bulan Desember 2022, tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden Jokowi 74,2 persen.
Saiful melihat tingkat kepuasan publik ini sangat tinggi. Tingkat kepuasan ini adalah cerminan dari “approval” atau biasa disebut sebagai approval rating terhadap pemimpin pemerintahan.
“Ini peristiwa yang sangat penting bahwa Presiden Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi,” paparnya dalam siaran persnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti memiliki pandangan bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ditunda ke 2027, karena banyak tantangan dan terbukti kinerja Jokowi selama ini baik.
Opsi kedua adalah Pemilu 2024 tetap, tapi Jokowi diberi kesempatan untuk kembali mencalonkan diri sehingga mengubah konstitusi tentang jabatan presiden menjadi tiga periode.
Saiful melihat posisi Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR yang memiliki wewenang mengubah Undang-undang Dasar sehingga posisinya sangat penting. Oleh karena itu, menurut Saiful, pandangan Ketua MPR tersebut perlu dibahas.
Pandangan Bambang dan La Nyalla tersebut, menurut Saiful, tidak mencerminkan aspirasi publik.
“Di satu sisi, kinerja Presiden Jokowi memang bagus. Tapi apakah bagusnya kinerja Presiden Jokowi itu membuat publik menginginkan agar dia dikasih wewenang untuk kembali berkuasa dengan mengubah konstitusi atau dikasih tambahan kekuasaan tiga tahun lagi,” ujarnya.
Dalam konstitusi tertulis bahwa presiden menjabat selama lima tahun. Dan kembali bisa dipilih untuk periode berikutnya hanya satu kali.
Oleh karena itu, kata Saiful, jika ingin menambah periode jabatan tiga tahun tanpa dipilih oleh rakyat, itu jelas harus mengubah konstitusi. Saiful bahkan menyebut ide penambahan durasi kekuasaan itu adalah makar.
“Ide ini (penambahan kekuasaan tiga tahun), bagi saya, agak makar karena bertentangan dengan konstitusi yang jelas-jelas membatasi kekuasaan,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut.
Apakah karena publik puas dengan kinerja presiden artinya mereka ingin mengubah konstitusi agar Jokowi bisa kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya?
Survei SMRC pada Mei 2021, September 2021, Maret 2022, dan Oktober 2022 menunjukkan mayoritas publik ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden hanya dua kali dan masing-masing selama dua tahun.
Dalam empat kali survei tersebut, rata-rata 77 persen publik yang ingin ketentuan itu dipertahankan, sementara yang ingin mengubahnya hanya 13 persen.
“Dari 13 persen yang ingin perubahan, mayoritas mereka menginginkan masa jabatan presiden justru dipersempit, bukan ditambah lebih dari dua kali,” jelasnya. (ach/fat)
