Jakarta (pilar.id) – Salah satu bantuan dari pemerintah yang memberikan pengaruh cukup luas untuk kepentingan masyarakat adalah pemberian subsidi pupuk. Dengan adanya pupuk subsidi, para petani bisa mengurangi ongkos produksi dan terus menanam bahan makanan.
Namun, pupuk subsidi juga selalu punya masalah. Salah satunya adalah penyelewengan dan penandonan pupuk. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menegaskan agar jangan ada yang mempermainkan subsidi pupuk karena merupakan subsidi pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
“Janganlah utak-atik pupuk subsidi ini, karena itu satu-satunya yang bisa dinikmati rakyat langsung adalah pupuk. Kalau ada kelemahan, kalau ada ketidakberesan, ayo kita benahi bareng-bareng,” kata Firman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Firman mengatakan subsidi atau anggaran dari pemerintah untuk proyek transportasi seperti kereta cepat, atau suntikan dana untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) yang terlilit utang hanya bisa dirasakan untuk segelintir masyarakat yang mempunyai akses pada transportasi tersebut. Sementara subsidi pupuk, kata Firman, berkaitan langsung dengan pangan masyarakat secara keseluruhan.
Dia mengatakan bahwa berbagai permasalahan pada tata kelola pupuk bersubsidi harus bisa diselesaikan bersama-sama agar program pupuk bersubsidi bisa terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya tekankan, subsidi negara yang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pupuk, oleh karena itu jangan berpikir pupuk subsidi dihilangkan, pupuk subsidi harus diteruskan. Tetapi bagaimana untuk memenuhi pemenuhan terhadap kekurangan itu itu harus kita pikirkan bersama,” kata dia.
Saat ini kebutuhan pupuk subsidi secara nasional sebanyak 24 juta ton, namun keterbatasan anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 9,2 juta ton.
“Jadi saya rasa industri itu kalau dikasih guidance oleh pemerintah, saya butuh sekian ya dia produksi sekian. Kalau memang ingin harga pupuk murah tentunya harus diberikan insentif,” kata Firman.
Firman menyebutkan berbagai permasalahan pupuk yang ada harus dibenahi mulai dari lapangan. Karena menurutnya permasalahan pupuk bersubsidi dipengaruhi oleh data sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi yang tidak akurat.
Selain data yang tidak akurat, penyelewengan atau kebocoran stok pupuk subsidi juga kerap terjadi dan dilakukan oleh oknum di tingkat bawah, yakni sejak lini 3 di distributor hingga ke petani.
“Ini penting, masyarakat juga harus tahu bahwa pupuk yang telah sampai di distributor ke bawah ini rentan dengan permainan. Seperti kemarin yang tertangkap dari Bojonegoro ke Rembang, ada lagi Bojonegoro ke Blora, kan mereka-mereka semua yang bermain,” katanya. (lin/fat/antara)
