Jakarta (pilar.id) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2023 turun sebesar 33 persen. Pada 2022, total subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp502,4 triliun.
Sedangkan pada tahun depan, pemerintah menganggarkan untuk subsidi energi dan kompensasi hanya sebesar Rp336,7 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi subsidi energi sebesar Rp210,7 triliun, dan kompensasi Rp124 triliun.
“Sehingga sebenarnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menurut Sri Mulyani, penyesuaian subsidi dikarenakan harga minyak relatif lebih rendah. Pemerintah memproyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US dollar per barel.
“Kita berharap, jumlah dari kilo liter juta kilo liter untuk pertalite, untuk solar, jumlah LPG itu tetap dikendalikan,” kata Sri Mulyani.
Pengendalian bahan bakar minyak (BBM), lanjut Sri Mulyani, perlu dikendalikan agar anggaran tidak bengkak. “Bahkan yang Rp502,4 triliun pun itu bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol,” kata Sri Mulyani.
Sementara untuk subsidi non-energi juga tetap dijaga pemerintah dengan menganggarkan Rp86,5 triliun. Menariknya, subsidi non-energi malah mengalami kenaikan anggaran 14,3 persen atau Rp75,7 triliun pada tahun 2022.
“Kita tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial tadi yang sangat tinggi dan semuanya menggambarkan bahwa APBN masih menyiapkan diri kalau terjadi shock yang masih berjalan pada tahun depan,” tandasnya. (ach/fat)
