Semarang (pilar.id) – Tak ada pengumuman nama capres dari PDIP oleh Megawati Soekarnoputri saat HUT PDIP beberapa waktu lalu. Nama Ganjar Pranowo menjadi pembicaraan khalayak.
Terutama para kader PDIP yang kompak ingin nama Ganjar Pranowo masuk dalam radar Capres dikantong Megawati.
Paska menghdiri HUT PDIP tersebut Ganjar Pranowo pun kembali pada aktivitas seperti biasanya. Sibuk dengan turun ke masyarakat sesuai pesan Megawati.
Kali ini Ganjar menekankan pentingnya untuk pencegahan pungli. Ia kembali mengungkit peristiwa sidak jembatan timbang.
Ganjar menyebut masyarakat punya peran penting dalam bebasnya praktik pungutan liar di Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat yang tertib aturan, membuat reformasi birokrasi jadi lebih mudah terlaksana.
Ganjar mengatakan, jembatan timbang yang kini bebas dari pungli bukan semata-mata karena sidaknya di Jembatan Timbang Subah, Batang pada 2014 silam. Masyarakat juga punya andil dengan cara menaati aturan.
“Satu sisi pemerintah memperbaiki agar tidak ada pungli di jembatan timbang (atau) di jalan, tapi sisi lain jika masyarakat publiknya juga tertib kita enak, tidak ada saling melanggar,” ujarnya, Sabtu 14 Januari 2023.
Ganjar menyampaikan apresiasinya kepada para pengusaha dan juga sopir truk yang tertib aturan. Salah satunya menjaga muatan truk tidak Over Load dan Over Dimensi (ODOL).
“Masyarakat mendukung dengan ketertiban itu, umpama tidak ODOL, tidak over dimensi over load maka sebenarnya akan baik-baik saja,” lanjut dia.
Ganjar menegaskan sejak temuannya di tahun 2014, pemerintah terus melakukan perbaikan. Ganjar mengaku banyak sopir truk yang berani mencatut namanya jika menemukan oknum pungli.
“Tapi intinya itu adalah kepuasan masyarakat dengan kehadiran pemerintah dan reform di dalam sistem transportasi dan kita improvisasi terus untuk perbaikan,” tegasnya.
Ganjar menuturkan saat ini kewenangan jembatan timbang langsung ditangani pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan terus aktif membantu dan menjaga jembatan timbang bebas dari pungli.
“Kita dorong terus menerus perbaikannya dan saya tidak segan-segan umpama terjadi seperti itu saya langsung WA kirimkan ke Dirlantas langsung ditindaklanjuti. Di kita sendiri memperbaiki, tapi ya publik memang harus diedukasi, semuanya harus pada proporsi dan aturan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, para sopir truk yang melintas di Jawa Tengah kini merasa nyaman. Mereka tak lagi was-was dan harus menyiapkan “amplop” untuk bisa lolos dari jembatan timbang.
“Sejak Pak Ganjar ngamuk sudah aman. Kalau dulu harus menyiapkan uang. Kalau sekarang tidak, hanya siapkan surat-surat saja,” terang Ade Hermanto, seorang sopir truk ekspedisi di Jembatan Ajibarang, Banyumas, Jumat (13/1/2023) kemarin.
Saat ini juga dibentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terdiri dari 10 jembatan timbang, di antaranya di Tanjung (Brebes), Subah (Batang), Sarang (Rembang), Banyudono (Boyolali), Klepu (Kabupaten Semarang), Ajibarang (Banyumas), Wanareja (Cilacap), Kulwaru (Kulonprogo), Kalitirto dan Tamanmartani (Sleman).
Tak hanya itu, ketegasan Ganjar di tahun 2014 juga membawa banyak perubahan pada sistem pelayanan jembatan timbang.
“Sejak peristiwa Pak Ganjar itu, ada banyak perubahan. Antara lain, sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai JTO (Jembatan Timbang Online), data langsung tekoneksi dengan pusat,” ujar Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang, Alkori.
Dikatakan, perubahan sistem juga mampu mengurangi angka pelanggaran.
“Tiap hari ada sekitar 150 kendaraan yang diperiksa. Ada penurunan angka pelanggaran yang semula sekitar 30 kendaraan sekarang maksimal 10 kendaraan per hari. Itu karena sudah tahu kalau aturan masuk Jateng. Selain itu, kita juga sosialisasi lewat medsos. Dan kami sudah berkomitmen tidak ada pungli,” katanya. (Aam)
