Jakarta (pilar.id) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan, dengan tersisanya sekitar 2,5 persen dari target yang seharusnya tercapai pada akhir tahun ini.
“Menurut perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah 6,5 hingga 7,5 persen,” ujar Wapres Ma’ruf saat memimpin rapat tingkat menteri mengenai perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (22/2/2024).
Wapres Ma’ruf menyampaikan bahwa Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan sekitar 2,5 persen pada tahun ini.
Dalam rapat tersebut, ia meminta masukan dan gambaran konkret mengenai perencanaan, mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga 8 bulan menuju batas waktu pencapaian target. “Waktu yang tersisa tidak panjang lagi,” katanya.
Ma’ruf menekankan perlunya pemerintah mengimplementasikan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan non-pemerintah guna mencapai tingkat kemiskinan sebesar 7,5 persen pada tahun 2024.
“Untuk kemiskinan ekstrem, kita harus berupaya mencapai target 0 persen, apakah itu dalam hitungan bulan atau koma. Nanti saya minta laporan dari Pak Menko,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Wapres Ma’ruf juga menyampaikan sejumlah capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga mobilitasi perlindungan sosial pada masa pandemi COVID-19.
Beberapa tantangan yang mencuat dalam rapat tersebut melibatkan ketepatan sasaran program bantuan, akurasi jumlah dan waktu penyaluran, serta kelancaran program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada pada tingkat terendah strata kesejahteraan.
Beberapa menteri yang turut hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. (mad/hdl)
