Jakarta (pilar.id) – Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin yang juga merupakan Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengatakan bahwa prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada Tahun 2018 menjadi 24,4% pada Tahun 2021.
Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 Tahun terakhir sudah positif, dirinya menilai tetap diperlukan penanganan dari beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada Tahun 2024 dapat tercapai. Salah satu persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” ungkap Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.
Iapun meminta kepada para Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Camat dan Lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin Kepala Daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para Kader.
“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” tutur Wapres KH. Ma’ruf Amin.
Wapres pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” pungkasnya. (din)
